Jakarta, IDN Times - Bonus demografi menjadi tantangan bidang kesehatan. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mengatakan, dalam 5-10 tahun ke depan penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif.
"Penduduk di usia produktif ini bisa menjadi sumber daya manusia yang baik, mendorong kemajuan bangsa. Sebaliknya, mereka juga bisa menjadi beban bangsa," tutur Daeng dalam dialog komunitas kesehatan di Jakarta, Kamis (28/2).
Menurut Daeng, jika bonus demografi diisi penduduk yang hidup sehat, tidak sakit-sakitan, tidak stunting, tidak mengalami gizi buruk dan berotak cerdas, itu akan menjadi peluang bagus untuk pembangunan bangsa. Namun, jika tidak diperhatikan akan menjadi beban.
"Oleh karena itu, di situlah peran strategis bidang kesehatan yang dikomandoi oleh pekerja-pekerja kesehatan yang minimal tergabung dengan 7 organisasi profesi sekarang," kata Daeng.
World Health Organisation (WHO) mencatat, 7,8 juta dari 23 juta balita di Indonesia mengalami stunting. WHO juga telah menetapkan batas toleransi stunting maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah seluruh balita. Sementara, angka stunting pada balita Indonesia berada pada angka 35,6 persen. Sebanyak 18,5 persen balita dikategorikan sangat pendek dan 17,1 persen dikategorikan pendek. Oleh sebab itu, masalah kesehatan harus dijadikan perhatian serius.
Terkait pengembangan SDM, menurut Daeng, ke depan Indonesia dihadapkan dua hal besar yaitu tantangan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan era industri 4.0. Dua tantangan tersebut meniscayakan kepada seluruh tenaga kesehatan untuk melakukan perbaikan agar daya saing bagus.
"Salah satu hal yang kami usulkan adalah mohon diperhatikan tentang sistem pendidikan, baik kedokteran atau kesehatan lainnya," kata Daeng.
Dia melanjutkan, para organisasi profesi tengah mengusulkan pembahasan sistem pendidikan kedokteran di DPR. Mereka juga mengusulkan pada pemerintah agar ada lompatan-lompatan dalam pendidikan kedokteran dan kesehatan ke depan.
"Supaya yang diproduksi adalah dokter dan tenaga kesehatan yang unggul dan mengikuti era industri 4.0," ungkapnya.
Selain itu, sistem pelayanan kesehatan dengan JKN juga harus diperbaiki. Daeng menyadari, JKN yang berjalan sekitar 5 tahunan itu bermanfaat untuk masyarakat.
"Dari hati terdalam, para tenaga kesehatan serta stakeholder lainnya mohon diupayakan perbaikan secara terus-menerus agar JKN ini bermanfaat untuk semua pihak. Baik untuk masyarakat maupun pelaksana pelayanan kesehatan," ungkapnya.
Daeng juga mengeluhkan para tenaga kesehatan (nakes) yang sering berbenturan dengan masalah hukum dari hari ke hari. Akibatnya, para nakes yang mengabdi baik di rumah sakit, puskesmas dan klinik, kerap was-was dan takut terhadap persoalan berkaitan dengan hukum.
"Oleh karena itu, kami sepakat untuk menitipkan kepada Bapak Jokowi agar perlindungan hukum tenaga medis dan kesehatan lebih diperhatikan," kata Daeng.