ICW Minta Mahkamah Agung Pecat 5 Pegawainya yang Terbukti Korup

Menurut Kurnia, tujuan ia mendatangi gedung MA kemarin untuk melayangkan dua surat kepada Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, berisi permintaan agar ASN yang terlibat kasus korupsi agar langsung diberi tindakan tegas. Surat pertama, kata Kurnia berisi permintaan agar MA mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA). 

"Isi SEMA itu berupa perintah kepada seluruh pengadilan untuk mengirimkan salinan atau petikan putusan kepada instansi tempat di mana terdakwa korupsi itu bekerja," ujar Kurnia melalui pesan pendek pada Kamis (28/2). 

Surat kedua, berisi permintaan agar MA segera memecat lima pegawainya yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tidak diketahui dengan jelas mengapa MA masih belum memberhentikan kelima pegawai tersebut. Sebab, apabila tidak diberhentikan, gaji untuk pegawai itu tetap dibayarkan oleh negara walaupun ia sudah menghuni di balik jeruji. 

Selain lima pegawai MA tadi, masih ada 1.466 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga belum diproses walaupun mereka telah mendekam di balik jeruji. Itu sebabnya dengan adanya SEMA, maka pengadilan wajib mengirimkan petikan putusan ke institusi tempat ASN tersebut bekerja. Dengan begitu, institusi itu memiliki dasar yang jelas ketika mengambil keputusan. 

Sementara, peneliti ICW, Kurnia Ramadana menyayangkan lembaga seperti Mahkamah Agung pun pegawainya ada yang korup. Seharusnya, institusi itu terjaga integritasnya. Selain itu, MA seharusnya mampu menciptakan zero tolerance atas korupsi. 

"Tapi, mereka malah membiarkan ada lima pegawainya korup dan menjadi terpidana korupsi. Mereka juga masih menerima gaji," kata Kurnia. 

Ia berharap MA bisa secara cepat merespons surat ICW dan disampaikan ke publik. 

ICW peduli terhadap isu ini karena kerugian keuangan negara yang ditimbulkan cukup besar. Kurnia menjelaskan mereka memang belum mendapatkan data audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengecek berapa kerugian keuangan negara yang disebabkan dari terus menggaji ASN yang dinyatakan korup. 

"Akan tetapi apabila mengacu pada aturan PP nomor 30 tahun 2015 memungkinkan untuk satu orang PNS mendapatkan gaji sekitar Rp3,5 juta per bulan. Jadi, kalau dikalkulasikan terhadap 1.466 PNS yang belum dipecat setiap bulannya, maka ada indikasi kerugian keuangan negara setiap bulannya mencapai Rp5,1 miliar," kata Kurnia memaparkan. 

Artinya, dalam setahun, negara dirugikan sekitar Rp60 miliar. Hal itu karena ribuan PNS itu belum diberhentikan, sehingga mereka masih berhak mendapatkan gaji. 

Sementara, Kementerian Dalam Negeri sudah berupaya untuk bergerak lebih dulu. Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan akan memecat Sekretaris Daerah yang memecat PNS terpidana kasus korupsi. 

Saat ini, Kemendagri tengah merumuskan peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemberian sanksi bagi sekda yang tidak memecat PNS terpidana korupsi. 

"Saat ini prosesnya sudah 70 persen, saya berharpa awal Maret sudah selesai," kata Widodo ketika dikonfirmasi kemarin. 

Proses yang nantinya berlaku yaitu di dalam Permendagri tertulis sistem pemecatan Sekda yang belum memberhentikan PNS korup. 

"Bagi Sekda yang belum memecat PNS terpidana kasus korupsi, maka akan diberikan peringatan hingga tiga kali," kata dia. 

Widodo menegaskan apabila PNS tersebut tidak dipecat, maka ia memiliki kewenangan untuk memecat Sekda. 

Sementara, ketika ditanya alasan mengapa Sekda belum juga memecat PNS yang sudah jadi napi kasus korupsi, Widodo menjelaskan karena beragam sebab. Ada yang karena PNS yang bersangkutan sudah berganti alamat hingga sarat dengan hubungan kekeluargaan. 

"Ya, alasannya macam-macam. Ada yang rumahnya sudah pindah, ada yang karena PNS saudara kepala daerah, dan sebagainya. Alhasil, mereka tidak maksimal ketika mengaku berkomitmen untuk memecat," kata Widodo.