Padang, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kini diakui dunia internasional seiring kiprahnya yang telah memasuki usia ke-47. Tjahjo mengatakan hal tersebut dapat terjadi berkat pengabdian seluruh kader PKK pada keluarga dan masyarakat.
Ketua Umum TP PKK Erni Guntarti Tjahjo Kumolo juga mengatakan PKK adalah harmonisasi dua unsur manajemen, yaitu manajemen pembangunan dan pemerintahan.
Tjahjo menjelaskan gerakan PKK kini mengintegrasikan program menjadi isu-isu krusial, terkait peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi program prioritas Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Sekarang gerakan PKK melakukan integrasi program kepada isu-isu yang menjadi permasalahan kerentanan keluarga, angka kematian ibu hamil yang masih tinggi, stunting dan gizi anak. Ini harus semakin digerakkan dan diorganisir, karena program Pak Jokowi untuk meningkatkan kualitas SDM tergantung pada penyelesaian permasalahan keluarga," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7).
Tjahjo pun mengapresiasi kepada kader-kader PKK usai menghadiri Puncak Peringatan ke-47 Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK) 2019 di Lapangan RTH Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Kamis (25/7).
"Saya kira dengan usia yang ke-47 ini kita berikan penghargaan bagi ibu-ibu PKK, ini menunjukkan bahwa PKK yang dulu dipelopori zaman Mendagri Bapak Supardjo Rustam, sudah diakui secara internasional," kata Mendagri.
Dalam Puncak Peringatan ke-47 Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK) 2019 ini juga dilakukan pemberian penghargaan Adhi Bhakti Utama dan Adhi Bhakti Madya kepada anggota TP PKK/kader PKK.
Selain itu, pemberian penghargaan bagi Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK, Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Pemanfaatan Halaman Pekarangan (Hatinya PKK), dan Pelaksanaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) Test.
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Economic di Bogor pada 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada 1961, panitia menyusun tata susunan pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Kementerian Pendidikan bersama kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 segi kehidupan keluarga. Gerakan PKK disosialisasikan berawal dari kepedulian istri gubernur Jawa Tengah pada 1967, Isriati Moenadi, setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar.
Kemudian, pada 27 Desember 1972, Mendagri mengeluarkan surat kawat Nomor Sus 3/6/12 kepada gubernur Jawa Tengah dengan tembusan gubernur seluruh Indonesia, agar mengubah nama pendidikan kesejahteraan keluarga menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK). Sejak itu, gerakan PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).