Hasil Geledah di Rumah Bupati Sidoarjo, KPK Temukan Duit Rp1 Miliar

Menurut anggota dewas KPK, Syamsuddin Haris, pihaknya sudah memberikan izin penggeledahan di perkara OTT KPU sejak (10/1) malam. Sementara, dalam perkara Sidoarjo, izin sudah diberikan sejak (8/1) lalu. 

Syamsuddin justru mengaku bingung mengapa pengajuan izin dari pimpinan komisi antirasuah belum juga masuk ke pihaknya hingga Jumat (10/1). 

"Tapi, hingga Jumat siang permintaan itu belum ada juga,"  kata Syamsuddin ketika dikonfirmasi pada Jumat malam. 

Sementara, Plt juru bicara bidang penindakan, Ali Fikri turut menyampaikan hal senada. Beberapa izin untuk kebutuhan penggeledahan telah diteken oleh dewas setelah sejumlah kelengkapan administrasi terpenuhi. 

"Namun, untuk spesifik lokasi, tentu belum dapat kami sampaikan saat ini karena terkait penanganan perkara yang berjalan," kata Ali melalui keterangan tertulis pada Sabtu malam kemarin. 

Upaya penggeledahan ini dinilai oleh sejumlah pihak terlambat dilakukan. Sebab, Operasi Tangkap Tangan (OTT) sudah dilakukan sejak (8/1) lalu. Selain itu, ada pula titik yang semula akan digeledah malah belum disegel yakni ruang kerja Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Hal ini tentu dikhawatirkan bisa menghilangkan barang bukti penting yang dibutuhkan saat penyidikan nanti. 

Jumat (10/1) merupakan pemeriksaan perdana Bupati Saiful sebagai tersangka usai pada Kamis dini hari kemarin resmi menjadi tahanan KPK. Ketika dikonfirmasi, bupati selama dua periode itu membantah menerima duit suap dengan total Rp550 juta. 

"Ya, katanya OTT (operasi tangkap tangan), tetapi saya (ketika ditangkap) tidak ada pegang uang sama sekali," kata Saiful pada Jumat (10/1) seperti dikutip dari kantor berita Antara. 

Ia mengaku yakin tak menerima duit dari proyek infrastruktur yang bersumber dari kontraktor bernama Ibnu Ghopur. Namun, Saiful tetap membantah menerima duit dari Direktur PT Rudy Jaya tersebut. 

"Yakin (tidak terima). Waktu digeledah juga tak ditemukan uang," kata dia lagi. 

Sementara, Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur belum berencana akan mengangkat pengganti Saiful Ilah. Menurut Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Hikmah Bafaqih, pihaknya masih mempelajari kasus yang menjerat Saiful. 

"Kami masih mempelajari kasusnya," tutur Hikmah pada (9/1) lalu. 

Kendati begitu, PKB tidak akan membiarkan kursi Ketua DPC PKB Sidoarjo otomatis kosong. Partai, ujarnya, memiliki mekanisme internal apabila terjadi urusan darurat. 

"Yang pasti, kami masih akan menunggu putusan kasus itu, entah bentuk (penggantinya) Plt atau apa, kita akan serahkan kepada DPP keputusannya, sambil menunggu kasus itu memiliki kekuatan hukum tetap," kata dia lagi.