Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Harry Azhar: Beli Permen Rp10 Miliar Juga Bisa Dapat WTP

IDN Times/Vanny El Rahman
IDN Times/Vanny El Rahman

Jakarta, IDN Times - Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, mengatakan instansi pemerintah yang memperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) tidak berarti telah melakukan pengelolaan APBN dengan benar.

“WTP itu orientasinya adalah kepatuhan dan ketaatan. Penggunaannya bukan berarti untuk kemakmuran rakyat,” kata Harry saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) anggota BPK di DPD, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

1. Peraih WTP terus meningkat setiap tahun

IDN Times/Vanny El Rahman
IDN Times/Vanny El Rahman

Harry mengatakan kesadaran instansi negara untuk memperoleh WTP terus meningkat setiap tahun. Ia menyebutkan, saat masih bertugas di Badan Anggaran DPR, dari 542 pemerintah daerah hanya 3 persen yang memperoleh WTP. Dari catatannya, tahun ini peraih WTP sudah meningkat hingga 76 persen.

“Di pemerintah pusat dan kementerian, tahun 2009 itu hanya 56 persen, sekarang sudah 95 persen. Nanti semuanya akan meraih WTP,” ujar lelaki yang juga menjabat sebagai anggota BPK periode 2014-2019.

2. Pemda yang lebih permen juga bisa raih WTP

IDN Times/Vanny El Rahman
IDN Times/Vanny El Rahman

Harry mengatakan dirinya pernah bertemu Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terobsesi mengejar WTP. Sebab ada yang jauh lebih penting dari itu, yakni mengalokasikan setiap rupiah demi kesejahteraan rakyat.

“Kalau ada agenda daerah mengusulkan belanja permen Rp10 miliar, terus disahkan oleh DPR atau DPRD, kemudian diperiksa oleh BPK dan gak ada indikasi temuan di situ, apa yang dikatakan BPK adalah opininya WTP. Pertanyaannya, apakah itu menyejahterakan rakyat?” tutur dia.

3. Menyarankan supaya BPK terlibat dalam alokasi APBN

IDN Times/Vanny El Rahman
IDN Times/Vanny El Rahman

Demi efektivitas pengelolaan APBN, guru besar Universitas Airlangga itu berharap BPK dilibatkan dalam pembahasan alokasi APBN. Kendati partisipasi BPK pasti akan menimbulkan pro-kontra, dia meyakini hal itu penting supaya tidak ada rupiah yang terbuang sia-sia.

“Jadi BPK bisa memberikan rekomendasi supaya alokasi ini, misalnya, harusnya gak di sini karena di sini hanya menghasilkan seribu lapangan kerja, tapi di tempat lain bisa menghasilkan 10 ribu tenaga kerja,” tutupnya.

Share
Topics
Editorial Team
Vanny El Rahman
EditorVanny El Rahman
Follow Us

Latest in News

See More

artikel BARU tampil

12 Agu 2025, 13:46 WIBNews
Nulla facilisi

Artikel BARU!

12 Agu 2025, 13:08 WIBNews
Frame 1000004504.png

artikel news indonesia 2025

31 Jul 2025, 15:07 WIBNews
koneksi bapuk

coba tes jam cuy

21 Jul 2025, 00:00 WIBNews
gallery keenam

Artikel revised [edit LAGI]

18 Jul 2025, 09:28 WIBNews
9wapwl.jpg

tes jam new york

17 Jul 2025, 23:00 WIBNews
Asperiores eius quia ubah

Testing Artikel test

02 Jul 2025, 10:11 WIBNews
iamge

Artikel community nasional

01 Jul 2025, 10:48 WIBNews
GVei0VPWcAA0QTB.jpg

artikel tanggal enam belas

23 Jun 2025, 11:58 WIBNews
GV9soLjaoAAIqGr.jpg

Artikel baru dengan link

17 Jun 2025, 16:12 WIBNews
GVei0VPWcAA0QTB.jpg

Artikel news baru

12 Jun 2025, 13:46 WIBNews
Sollicitudin

Artikel Nasional 9

10 Jun 2025, 13:04 WIBNews