Gugatan Hakim Binsar Gultom Dinilai Melemahkan Komisi Yudisiail

Erwin menjelaskan menutup jalur nonkarir untuk menjadi hakim agung dinilai merugikan. Menurutnya, baik hakim karir maupun nonkarir seharusnya mendapat kesempatan yang sama untuk naik pada tingkat Hakim Agung.

"Malah kita tahu hakim nonkarir banyak yang tak kalah dari hakim karir. Semisal Artidjo Alkausar, dia punya kontribusi yang mampu menguatkan Mahkamah Agung (MA) secara kelembagaan," jelas Erwin.

Erwin melanjutkan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Peradilan akan meminta pada hakim yang memeriksa gugatan Binsar Gultom untuk menghentikan gugatan tersebut.

"Jelas inikan pelemahan KY. Untuk itu proses ini akan kita hentikan, sekalipun telah berjalan di PTUN. Karena gugatan Binsar punya implikasi yang serius bagi reformasi peradilan," ungkapnya.

Di tempat yang sama, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Ayu Eza mengatakan, terkait gugatan yang diajukan hakim Binsar, sebenarnya tidak hanya mengancam pelemahan KY tapi juga bisa mengancam peradilan.

"Sebagaimana diketahui kenapa sih sampai sekarang kita masih membutuhkan hakim nonkarir? Karena harus ada balancing. Selama ini hakim karir kalau memutus berdasarkan norma-norma saja. Berdasarkan hukum hukum saja. Sedangkan kalau kita ingin mendapatkan keadilan gabisa kita hanya berpatokan kepada norma," kata Ayu.

"Dengan adanya hakim nonkarir sebenarnya MA ini diberikan semacam vitamin tambahan. Jadi jangan sampai MA ini hanya memutuskan berdasarkan norma yang berlaku. Tapi juga dari nilai-nilai yang ada di hakim nonkarir," jelas Ayu menambahkan.

Sebagai informasi, Hakim Binsar Gultom mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta pada November 2018 lalu dengan nomor 270/G/2018. Poin utama dalam gugatan itu adalah meminta PTUN untuk Membatalkan Kebijakan KY untuk menerima calon Hakim Agung dari unsur nonkarir.

Hakim nonkarir sendiri merupakan hakim yang datang dari unsur akademisi yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan. Sementara, hakim karir merupakan hakim yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan.