Gubernur Sumut Wajibkan ASN Harus Minta Izin Sebelum Diperiksa KPK

Menurut Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Andy Faisal menyatakan Surat Edaran itu diterbitkan semata-mata hanya untuk kepentingan tertib administrasi. Ia juga membantah surat itu dirilis sebagai bentuk upaya perintangan atau penyelidikan terhadap proses hukum. 

"Jadi, tidak benar sama sekali apabila Pemprov Sumut ingin menghambat atau menghalangi proses lidik atau sidik aparatur penegak hukum. Kita justru mendukung setiap upaya penegakan hukum di negara ini," kata Andy kepada media pada Jumat kemarin. 

Sedangkan, mengenai harus ada izin lebih dulu dari gubernur baru kemudian bisa memenuhi panggilan dari penegak hukum bermakna setiap ASN yang dipanggil sudah diberi surat tugas. Ia pun membenarkan sesuai ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 13 ayat (1) memang tak ada keharusan bagi ASN yang dipanggil oleh penegak hukum, lalu harus memperoleh izin lebih dulu dari gubernur. 

"Surat itu kan hanya mengatur ke dalam saja. Jadi, sifatnya internal dan dimaknai sebagai kontrol, pengawasan dan bukan menjadi norma yang berlaku untuk pihak di luar (dari Pemprov Sumut)," tutur dia lagi. 

Sementara, KPK mewanti-wanti agar surat-surat semacam itu tidak bertentangan dengan hukum acara yang lebih tinggi. KPK sendiri hingga saat ini tidak mendapatkan informasi resmi dengan surat tersebut. 

"Hadir sebagai saksi atau tersangka adalah kewajiban hukum dan perlu juga kami ingatkan apabila ada pihak-pihak yang menghambat penanganan kasus korupsi, baik terhadap saksi atau tersangka, maka akan ada ancaman pidana," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah. 

Surat itu dirilis tak lama usai komisi antirasuah melakukan penangkapan terhadap Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin. Dzulmi terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (16/10). Ia ditangkap karena menerima Rp250 juta. Duit itu digunakan untuk menutupi kelebihan anggaran ketika Dzulmi dan keluarganya berangkat ke Jepang. 

Namun, duit sebanyak Rp50 juta di antaranya dibawa kabur oleh ajudannya, Andika. Setelah sempat kejar-kejaran dengan penyidik komisi antirasuah dan kabur, Andika akhirnya datang menyerahkan diri ke Polresta Medan. 

Sementara, menurut Polda Sumut, surat edaran itu tak terlalu mereka pikirkan. Sebab, dalam pemeriksaan terhadap seseorang, Undang-Undang lah yang dijadikan sebagai acuan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes (Pol) Tatan Dirsan Atmaja mengatakan Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu mengacu ke aturan tersebut. 

"Apabila ada proses hukum yang harus dilakukan kepada ASN tersebut, kami akan tetap melakukan pemanggilan. Pemanggilan pertama tidak hadir, maka akan diterbitkan surat pemanggilan kedua. Apabila masih tak hadir juga, maka diberikan surat perintah untuk membawa (dengan paksa)," kata Tatan kemarin.