Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan rapat kerja (raker) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), di Jakarta, Senin (4/11). Pada raker tersebut, salah satu yang menjadi pembahasan ialah pengelolaan dana desa terkendala oleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. SDM yang benar-benar mumpuni dan memahami peraturan terkait dengan pengelolaan dana desa masih minim dan terbatas.
"Jadi, ini tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, pemda diharapkan secepatnya melakukan upaya peningkatan SDM tersebut," ujar Ketua Komite IV DPD RI, Elviana.
Menurut Senator asal Jambi tersebut, peningkatan skill dan SDM pengelola dana desa, khususnya implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0, sangat mendesak dan penting karena kucuran dana desa setiap tahunnya terus bertambah.
"Bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan keuangan desa dan bimtek implementasi Siskeudes menjadi kebutuhan yang utama," papar Elviana yang didampingi Wakil Ketua Komite IV DPD RI, yakni Casytha A Khatmandu, Novita Anakotta, dan Sukiryanto.
Melalui bimtek Siskeudes, lanjut Elviana, diharapkan lahir SDM-SDM unggul dan berkualitas dalam pengelolaan dana desa ke depan. "Tentu ini menjadi nilai tambah bagi desa tersebut, sekaligus menambah daya saing daerah," tuturnya.
Elviana pun meminta agar BPKP melakukan koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pengawasan secara internal terhadap akuntabilitas keuangan daerah sehingga tercipta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang efektif.