DPD Dorong Kota Batam Selesaikan Permasalahan Pascadualisme Kewenangan

Menurut Abdul Kholik, permasalahan dualisme pengelolaan Batam terus mewarnai pembangunan Batam. Permasalahan ini bukan saja tidak produktif, melainkan juga telah membuat beberapa rencana induk pengembangan Batam menjadi tidak jalan dan terbengkalai.

“Sampai kemudian Presiden Joko Widodo menyudahi dualisme tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komite I DPD RI Achmad Sukisman Azmy mengatakan persoalan dualisme menyebabkan Kota Batam sangat sulit berkembang. Seharusnya dengan potensi Batam yang sangat banyak, Kota Batam sudah lama berkembang seperti negara tetangganya, yaitu Singapura.

“Saat ini para investor justru malah lari ke Vietnam karena 'welcome’ ke Batam berkurang. Kami juga melihat potensi di Batam, seperti pariwisata, barang, dan jasa, serta lainnya yang begitu besar. Seharusnya Batam sudah jauh berkembang,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menjelaskan bahwa tidak ada dualisme kewenangan Kota Batam. Menurutnya, permasalahan tersebut sudah selesai setelah PP Nomor 62 Tahun 2019. “Saya kira ini sudah selesai. Setelah penyatuan relatif tidak ada permasalahan lagi di BP Batam. Pemerintah Kota Batam juga tidak ada masalah,” tegasnya.

Terkait masalah pengangguran, sambung Amsakar, pemerintah pusat dinilai tidak tegas dalam mengentaskan pengangguran. Padahal, tren saat ini sudah banyak investor yang masuk sehingga menyerap tenaga kerja. “Beberapa investor lain banyak yang telah masuk sehingga banyak merekrut tenaga kerja,” pungkasnya.