Dituding Jadi Aktor Masalah di Nduga, Ini Respons Polri

Dedi menjelaskan, sebelum TNI/Polri hadir, wilayah Nduga dikuasai kelompok kriminal bersenjata (KKB) secara sistematis dan masif. Bahkan, wilayah di sana tak kondusif dan menimbulkan berbagai jenis kejahatan.

"Pemerasan, intimidasi, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dilakukan kelompok tersebut," jelas Dedi.

KKB, lanjut Dedi, juga membangun markasnya di Nduga. Tapi, kini sudah diambil alih oleh TNI/Polri. Dedi kembali menegaskan, kehadiran TNI/Polri untuk mengamankan setiap jengkal Tanah Air Indonesia.

"Karena ini menyangkut kedaulatan negara. Negara harus hadir dan memberikan jaminan keamanan," ucapnya.

Sebelumnya Tim Kemanusiaan Nduga menyebut, kehadiran TNI/Polri justru membuat masyarakat sipil menjadi korban. Baik korban kekerasan, hingga korban meninggal.

Menanggapi tudingan ini, Dedi meminta, Tim Kemanusiaan Nduga tidak boleh hanya berasumsi. Meski begitu, jika memang terbukti, TNI/Polri akan menindak jajarannya sesuai aturan yang berlaku.

"Bisa dibuktikan gak? Kalau punya bukti dilaporkan. Jadi gak boleh berasumsi tapi harus berdasarkan bukti," ujar Jenderal bintang satu itu.

Berdasarkan hasil Investigasi Tim Kemanusian Nduga, banyak masyarakat sipil Nduga, Papua menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pasukan TNI/Polri. Sebab, mereka tidak dapat membedakan mana masyarakat sipil dan mana pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Mereka tidak tahu budaya lokal juga, yang berpenampilan berjanggut dicap OPM," beber Pater di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

"Jadi tarik TNI itu, atau bahasa Papuanya ini program nasional mau bangun infrastruktur, apakah gali tanah lebih penting dari nyawa? Saya yakin Jokowi gak bodoh, hanya saja karena dia punya lingkaran di luar seperti itu," ungkapnya lagi.

Atas konflik yang terjadi di Nduga, masyarakat sipil sejak 2 Desember 2018 lalu, tidak bisa kembali ke kampungnya. Ini karena semua fasilitas di sana sudah rusak. Bahkan, mereka masih mengalami trauma masa lalu seperti halnya kasus-kasus kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM ) yang sudah terjadi sejak 1965 lalu.

Pater menegaskan, masyarakat sipil Nduga ingin kembali ke kampungnya masing-masing, jika TNI/Polri ditarik keluar dari wilayah tersebut. Pemerintah juga diminta untuk memperbaiki kampung mereka, rumah, sekolah, dan pelayanan kesehatan.

"Itu yang penting. Mereka bilang bantuan makan minum tidak perlu. Tetapi, yang sangat kami butuhkan supaya kami sehat, supaya kami punya anak-anak (bisa) sekolah," tegasnya.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem sebelumnya mengatakan, korban meninggal atas pelanggaran HAM di Kabupaten Nduga, Papua, ada 182 orang. Berdasarkan hasil investigasi Timnya, korban meninggal itu disebabkan oleh beberapa hal.

"Meninggal karena sakit, hidup lama di hutan. Melahirkan dan meninggal tidak ada pertolongan medis. Ada yang meninggal karena lapar," katanya.

Theo menjelaskan, korban sebenarnya ada 184 orang. Akan tetapi, ada dua orang yang diduga masih hidup meski tidak diketahui keberadaanya. Berikut rincian Korban meninggal dunia di Kabupaten Nduga sejak 2 Desember 2018 hingga 18 Juli 2019.

- Korban laki-laki dewasa meninggal 69 orang
- Korban perempuan dewasa meninggal 21 orang
- Korban anak laki-laki meninggal 20 orang
- Korban anak perempuan meninggal 21 orang
- Korban balita perempuan meninggal 14 orang
- Korban balita laki-laki meninggal 12 orang
- Korban bayi laki-laki meninggal 17 orang
- Korban bayi perempuan meninggal 8 orang.