Dirjen Hubdat Sampaikan 3 Hal Penting soal Angkutan Nataru 2019/2020

Dirjen Budi menjelaskan, catatan yang pertama terkait dengan kecelakaan bus di Pagaralam yang memakan korban jiwa 35 orang. 

Bus Sriwijaya rute Bengkulu-Palembang mengalami kecelakaan di jurang Tikungan Lematang Indah, Pelang Kenidai, Dempo Tengah, Kota Pagaralam, Sumatra Selatan, Senin (23/12/2019). 

Hasil evakuasi dan pencarian korban pada hari kedua tercatat total jumlah korban meninggal sebanyak 35 orang dan korban selamat sebanyak 13 orang.

“Menteri Perhubungan meminta kepada saya, harus ada full effort terhadap kecelakaan bus tersebut,” ungkap Dirjen Budi. 

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Pertama, menyangkut infrastruktur. Berikutnya ialah meningkatkan aspek keselamatan dari angkutan bus. Sebagai tindak lanjut, nanti ada rapat koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan perubahan, treatment, dan rekayasa di Turunan Lematang. 

Selanjutnya, Dirjen Budi menjabarkan catatan berikutnya yang menyangkut masalah banjir di Tol Japek Km 24, Km 19, dan Tol Cipali Km 136. 

Untuk Tol Japek, dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan bersama stakeholders terkait, antara lain PT Jasa Marga Cabang Jakarta Cikampek 2, PT Waskita Proyek Cibitung Cilincing, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT Wika Proyek KCIC, dan Sinohydro Corporation Limited Proyek KCIC. 

Rapat koordinasi telah dilakukan pada Jumat sore (3/1) di Kantor Operasional Jasa Marga Cabang Tol Japek. 

“Banyak yang tadinya saluran air, kemudian terhambat oleh jalan kerja (proyek). Tadinya saluran air bagus, tapi kemudian ditutup untuk mobilisasi alat berat, material, dan sebagainya,” jelasnya. 

Budi kembali menjelaskan, seusai rapat koordinasi telah disepakati pembagian tugas setiap pihak, siapa melakukan apa, sehingga ke depan tidak ada lagi permasalahan banjir di Tol Japek. 

“Khususnya di Tol Cipali Km 36, sudah kami rapatkan juga antara Kementerian Perhubungan dan Kepolisian, Pemkab Indramayu, dan Kehutanan, untuk mencari jalan keluarnya,” tambahnya. 

Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Polres Indramayu dan Pemda Indramayu, sekitar 10 km dari hulu itu ada penambangan galian C. Kemudian ada penyempitan sungai antara hulu dan hilir, sehingga butuh normalisasi dan pengangkatan sedimentasi. Hal ini akan dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung sepanjang 500 meter ke arah hulu dan 500 meter ke hilir. 

“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, kemarin kita juga melakukan pengecekan pada 13 gorong-gorong yang melintas Tol Cipali untuk dilakukan audit juga terkait potensi terjadinya kejadian serupa,” ujarnya.

Berikutnya menyangkut kondisi cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini.

“Dua hari yang lalu saya minta kepada penyeberangan di beberapa daerah untuk di-hold dulu, manakala cuaca buruk, seperti kemarin di Karimunjawa-Semarang, saya minta jangan diberangkatkan walaupun banyak penumpang yang protes,” ungkap Dirjen Budi. 

Menurutnya, hal itu dilakukan semata-mata demi keselamatan penyeberangan itu sendiri. Dirinya juga meminta para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat yang di wilayahnya terdapat transportasi, sungai, danau, dan penyeberangan, bersama syahbandar setempat untuk berani menunda keberangkatan kapal apabila terjadi cuaca buruk yang ekstrem. 

“Satu hal lagi yang menjadi catatan saya adalah tentang angkutan penyeberangan di wilayah Nusa Tenggara Timur,” tambahnya.

Menurut Budi, angkutan penyeberangan di wilayah NTT terdapat kecenderungan, yakni jumlah penumpang pejalan kaki lebih banyak daripada kendaraan, bahkan ada satu kapal penyeberangan yang mengangkut penumpang semua, tidak ada satu pun kendaraan yang diangkut. 

“Kita akan antisipasi untuk tahun-tahun ke depan, yang mungkin akan mengubah pola atau skema, dengan memberikan banyak pelayanan kapal penyeberangan, terutama pada wilayah yang mayoritas merayakan Natal,” tukasnya.

Sementara itu, Dirjen Budi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh stakeholders yang bergabung dalam posko terpadu Nataru kali ini, yakni BMKG, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Badan Pengatur Jalan Tol, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Pertamina, Pelni, dan Kepolisian. 

Menurut Dirjen Budi, keberadaan Posko Monitoring Angkutan Nataru ini juga memudahkan awak media memperoleh data-data dan informasi, sekaligus sebagai saluran komunikasi, juga evaluasi kinerja selama masa angkutan Nataru kali ini.

“Ini yang pertama kali, sebagai embrio untuk meningkatkan kualitas pelayanan masa mendatang pada Angkutan Nataru 2020/2021,” pungkas Dirjen Budi.