Diragukan Bisa Ungkap Kasus Novel, Polri Serukan Optimisme
Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Anti Korupsi pesimistis terhadap kinerja Polri dalam mengungkap kasus Novel Baswedan. Menanggapi hal itu, Kepala Biro Penerangan masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menilai, pihaknya selalu optimistis dalam mengungkap setiap kasus.
"Orang yang pesimis itu orang yang memiliki pemikiran yang kerdil. Kita harus optimis dong, optimis," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7).
1. Pengungkapan setiap kasus harus secara bertahap
Menurut jenderal bintang satu itu, setiap proses penyidikan akan disampaikan secara bertahap. Ia pun mencontohkan salah satu kasus yakni kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu. Dimana, Polri kata Dedi mengungkap kasus itu secara bertahap.
"Ya gak harus terburu-buru. Ngapain terburu-terburu-buru? Bahwa lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita memenjarakan satu orang yang tidak bersalah. Itu prinsip," tegasnya.
2. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pesimistis Polri dapat ungkap kasus Novel
Aktivis ICW, Amnesty International, Kontras, hingga LBH yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi hari ini menggelar aksi teatrikal di samping gedung Bareskrim Mabes Polri. Aksi yang bertajuk 'Melaporkan Kasus Penyerangan Novel Baswedan ke Polisi Tidur' itu bertujuan untuk menyindir kepolisian yang hingga kini belum bisa mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap mantan penyidik KPK, Novel Baswedan.
"Polisi tidur itu cerminan bahwa ketika TGPF itu selesai dan Polri tidak mengumumkan, kami pesimistis terhadap kerja-kerja yang dilakukan kepolisian. Seharusnya selama dua tahun kasus Novel ditangani, itu harusnya menemukan titik terang atau tersangka," ungkap aktivis antikorupsi dari ICW, Wana Alamsyah.
3. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi singgung soal kasus teror bom pimpinan KPK
Tak hanya itu, Wana turut menyinggung kasus teror bom di rumah pimpinan KPK yang sampai saat ini juga belum terungkap.
"Pimpinan KPK juga pernah diintimidasi dan teror bom. Dengan adanya indikasi semacam itu, negara harus hadir dalam menuntaskan kasus yang dialami pejabat negara," kata Wana.
