Diperiksa KPK Hampir 10 Jam, Dirut Jasa Marga Dicecar 14 Proyek Fiktif

Juru bicara KPK, Febri Diansyah tidak membantah apabila poin yang didalami oleh penyidik komisi antirasuah yakni mengenai 14 proyek yang diduga fiktif dan pernah dikerjakan oleh PT Waskita Karya. 

"Itu salah satu yang kami dalami, bagaimana alur prosesnya, karena ada keputusan, pertemuan dan pembicaraan-pembicaraan dalam sebuah perusahaan termasuk BUMN itu dapat saja melibatkan satu divisi saja atau dapat terkait atau diketahui pihak lain atau kepala divisi lain di perusahaan tersebut," ujar Febri semalam di gedung KPK. 

Bahkan, menurut mantan aktivis antikorupsi itu, tidak tertutup kemungkinan jumlah proyek fiktif yang pernah dikerjakan oleh perusahaan subkontraktor di PT Waskita Karya bisa bertambah lebih dari 14 buah. 

"Kami akan telusuri itu sepanjang bukti-buktinya cukup," kata dia. 

Ketua KPK, Agus Rahardjo pernah menjelaskan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan subkontraktor dikatakan fiktif karena mereka tidak mengerjakan pekerjaan seperti yang tertuang di dalam kontrak. Namun, perusahaan itu tetap mendapatkan bayaran dari PT Waskita Karya. 

Uang pembayaran itu kemudian dikembalikan oleh empat perusahaan tersebut kepada dua tersangka yang telah diumumkan oleh KPK. Gara-gara perbuatan tersebut, negara dirugikan senilai Rp186 miliar. 

Ke-14 proyek itu yakni: 

1. Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat
2. Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta
3. Proyek Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara
4. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat
5. Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta
6. Proyek PLTA Genyem, Papua
7. Proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat
8. Proyek Flyover Tubagus Angke, Jakarta
9. Proyek Flyover Merak-Balaraja, Banten
10. Proyek Jalan Layang Non-Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta
11. Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W1, Jakarta
12. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali
13. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali
14. Proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur

Kehadiran Desi pada Kamis malam kemarin merupakan sesuatu yang sudah dinanti. Sebab, penyidik komisi antirasuah sudah memanggil Desi sebanyak tiga kali. Namun, ia selalu mangkir dengan beragam alasan. Tiga kali pemanggilan dilayangkan pada 28 Oktober 2019, 11 November 2019 dan 20 November 2019. 

Bahkan, pada Februari lalu, rumah Desi sudah sempat digeledah oleh penyidik komisi antirasuah. Desi baru kembali mendatangi KPK usai menerima surat dari Menteri BUMN Erick Thohir yang memintanya memenuhi panggilan tersebut. 

Oleh sebab itu, juru bicara KPK, Febri Diansyah berharap para penyelenggara negara tak meniru apa yang dilakukan oleh Desi. KPK mengapresiasi Kementerian BUMN yang telah mendukung agar Desi bersedia hadir ke komisi antirasuah. 

"Apalagi Kementerian BUMN saat ini sedang berbenah di dalam internal mereka. Jadi, harapannya pejabat-pejabat di BUMN baik itu dirut, jajaran direksi atau pejabat yang lain bila dipanggil oleh penegak hukum tidak mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan," kata mantan aktivis antikorupsi itu. 

KPK, kata Febri tentu menghormati alasan-alasan yang memang patut menurut hukum. Tetapi, yang perlu digaris bawahi kehadiran ketika dipanggil sebagai saksi juga masuk ke dalam kewajiban hukum.