Didesak ICW Mundur Bila Tak Bisa Selamatkan KPK, Mahfud: Mereka Siapa?

Ditemui di Hotel JW Marriott Jakarta, Mahfud mengatakan sudah pernah menyampaikan pandangan dan masukannya mengenai Perppu KPK kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut dia, masukan-masukan yang diterima oleh Presiden Jokowi sudah diolah untuk kemudian diputuskan apakah Perppu akan terbit atau tidak. 

"Jadi, sekarang kita tinggal menunggu Presiden bagaimana. Sudah diolah," kata Mahfud pada Senin malam. 

Ia pun mengingatkan publik, kendati menjabat sebagai Menkopolhukam, tetapi ia tak berhak mengintervensi penerbitan Perppu KPK. 

Aktivis antikorupsi mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK karena dinilai keadaannya sudah mendesak dan komisi antikorupsi akan menjadi tidak bertaring dengan pemberlakuan UU baru. Sementara, apabila mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan memakan waktu yang lebih lama. 

Dalam program sebuah tayangan di stasiun televisi swasta, Mahfud bahkan menyebut berdasarkan pengalamannya di MK, maka UU nomor 19 tahun 2019 tidak akan dibatalkan. Sebab, proses revisinya kendati dilakukan tanpa melibatkan KPK, tetap sah secara konstitusional. 

"Paling hanya mengubah beberapa pasal saja. Tapi, hakim MK tidak mungkin membatalkan UU revisi ini dan kemudian kembali ke UU lama," kata Mahfud di stasiun televisi tersebut. 

Kendati begitu, kepada media, Ketua KPK, Agus Rahardjo masih menaruh harapan Presiden Jokowi bersedia mengevaluasi UU nomor 19 tahun 2019. 

"Kami juga masih berharap, walaupun harapan itu tipis, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan, tapi alangkah baiknya apabila ada evaluasi terhadap UU yang sudah keluar. Apakah nanti wujudnya legislative review dan nanti bisa menghambat pemberantasan korupsi, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian," ujar Agus pada (25/10) lalu. 

UU baru yang diberlakukan telah memangkas kewenangan komisi antirasuah dalam upaya penindakan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan sulit dilakukan bahkan hilang di masa mendatang. 

Usai revisi UU KPK terbit dan resmi menjadi UU nomor 19 tahun 2019, komitmen Presiden Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi justru semakin diragukan. Usai melantik menteri di Kabinet Indonesia Maju pun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap tak mengeluarkan Perppu KPK. 

Selain itu, Jokowi juga tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memilih menterinya. Alhasil, ada tiga menterinya yang pernah disebut dalam persidangan kasus korupsi. 

Peneliti ICW Almas Sjafrina menyebut komitmen pemberantasan korupsi Jokowi sudah melemah usai pemilu April 2019 dan ia terpilih lagi. Salah satu indikatornya yaitu Jokowi tak mencegah direvisinya UU KPK. 

"Selama ini komitmen pemberantasan korupsi Jokowi hanya terbaca sebagai pesan saja, tulisan di visi-misi, tetapi belum ada langkah kongkrit dari Presiden Jokowi paling tidak setelah pemilu kemarin," kata dia. 

Almas mengatakan rentetan peristiwa yang terjadi usai pemilu 2019, semakin menunjukkan mantan Wali Kota Solo itu memang tidak memiliki perhatian khusus terhadap pemberantasan korupsi.