Di Rusia, DPD RI Ajak Parlemen Semua Negara Hadapi Ancaman Global

Nono mengungkapkan, saat ini dunia dihadapkan berbagai tantangan, antara lain ketegangan politik, konflik sipil bahkan militer, kekerasan dalam demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, krisis ekonomi dan keuangan, ancaman ketahanan pangan dan energi, bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup, serta kesenjangan dan kemiskinan merajalela sampai dengan ancaman terorisme.

"Tepat bila parlemen negara-negara dunia untuk ikut andil dalam menyelesaikan sekaligus mencari solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut," tutur Nono.

Menurut Nono, parlemen bukan representasi dari masyarakat sebuah negara semata, melainkan juga representasi masyarakat dunia. Hubungan antarparlemen dapat memberi kontribusi antarnegara dengan membuat saluran dialog yang dipandu prinsip kesetaraan, keterbukaan, solidaritas, serta saling membantu dan menguntungkan kerja sama dalam dialog internasional. 

"Secara kelembagaan parlemen adalah kekuatan untuk memberikan dukungan politik serta menciptakan payung-payung hukum terhadap implementasi baik untuk kepentingan sebuah negara maupun kepentingan dunia. Khususnya untuk ancaman terorisme yang awalnya hanya bersifat lokal dan memperjuangkan ideologi semata kemudian berkembang meningkat menjadi ingin merebut serta mengambil alih kekuasaan dari sebuah negara bahkan mengancam kehidupan manusia secara universal," kata Nono.

Deklarasi PBB No. 1368 dan 1373 sebagai landasan hukum mewajibkan 189 negara anggota untuk memerangi dan mengakhiri aksi teroris, pihak yang membantu, serta membawa para pelaku untuk diadili.

"Dengan demikian, kita dapat saling membangun kerja sama global untuk mengatasi ancaman terorisme tersebut. Namun, hubungan internasional hendaknya harus didasarkan pada prinsip dialog, kerja sama, menghormati hukum internasional itu sendiri, menghormati kedaulatan negara dan noninterfensi dalam urusan internasional serta memenuhi kepentingan pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat sehingga memperkuat hubungan parlemen untuk mengembangkan kerjasama multi-vekro dan mempromosikan kepentingan umum dan nilai di arena internasional," tutur Nono.

Di samping itu, kata Nono, perlu ada kebijakan imbang dalam penciptaan stabilitas keamanan (security) di satu sisi, dan kesejahteraan di sisi lain termasuk penghormatan kepada HAM.  

"Sebagai penutup, saya ingin meyakinkan bahwa Indonesia tidak akan pernah lelah dan berhenti mengembangkan kohesi yang lebih kuat atas dasar kepentingan bersama untuk menghadapi berbagai isu dan tantangan global yang kita hadapi bersama," tutur Nono.