Debat Pilkada: Ditantang Sediakan Transportasi Gratis, Ini Jawaban Kedua Kandidat
Pada sesi kedua, giliran komunitas perwakilan trasnportasi yang diberikan kesempatan untuk bertanya. Salah satu perwakilan dari komunitas tersebut, Daryono pun melontarkan pertanyaannya. Kepada kedua kandidat, mereka bertanya tentang kemungkinan ada transportasi gratis di Jakarta. Ini tak lepas dari penghasilan mereka yang berada di bawah Upah Minimum Provinsi. Dia juga menanyakan kemungkinan pemeirntah provinsi bekerja sama dengan perusahaan transportasi berbasis online yang memberikan banyak potongan tarif.
Anies tawarkan OK Otrip.
Menanggapi pertanyaan itu, calon Gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan mengatakan bahwa dia dan Sandiaga Uno sudah menyiapkan program OK Otrip. Program ini menurutnya merupakan bagian dari integrasi trasnportasi di ibu kota. "Kalau sudah integrasi nanti biayanya Rp 5000 untuk semua," ujar Anies, Rabu (12/4). Selain tarif, salah satu yang menurutnya harus dilakukan adalah dengan melakukan integrasi di tingkat manajemen.
Mengenai subsidi yang diberikan, Anies menawarkan sistem baru. Menurut dia, nantinya subsidi bukan hanya untuk transjakarta tapi juga seluruh sistem tarsnportai. "Biaya Murah, bisa ke mana saja, pemerintah yang menanggung ongkosnya."
Pemprov sudah menggratiskan.
Adapun calon Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan bahwa sejak beberapa tahun lalu pemerintah sudah menggratiskan transportasi. "Kalau gaji belum UMP, lapor ke Bank DKI nanti bisa dibantu," ujar Ahok. Namun, salah satu kekurangannya adalah jumlah bus belum tamabah meskipun rutenya sudah ditambah.
Bentuk lain dari integerasi yang dilakukan adalah dengan menerapkan tiket elektronik. Dengan begitu, catatan perjalanan pengguna transportasi bisa terlihat. "Dengan mengetahui mobilitas penduduk, kami bisa menyesuaikan rute seperti yang dibutuhkan," kata dia.
Rute yang ada dianggap belum sesuai kebutuhan.
Menanggapi pernyataan rivalnya, calon Gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan mengatakan bahwa saat ini rute yang ada belum sesuai dengan kebutuhan penduduk. Hal itu setidaknya didasarkan pada studi yang dilakukan pada tahun 2007 lalu. Dia berjanji akan mengubah rute tersebut sesuai kebutuhan masyarakat. "Kami akan memastikan proses ini tidak top-down tapi bottom-up. Dengan begitu masyarakt bisa berpartisipasi," kata Anies.
Ahok bantah tidak menerapkan sistem bottom-up.
Dianggap tidak menerapkan sistem bottom-up, Ahok mengatakan bahwa hal itu sudah dilakukan dengan penerapan e-ticket. Dengan begitu, pemerintah bisa menentukan rute berdasarkan kebutuhan masyarakat.
.png)
