Curhat Pimpinan: Negara Lain Contoh KPK, Kok di Sini Malah Dilemahkan?

Mantan pengajar di Universitas Hasanuddin itu mengaku heran dengan sikap elit termasuk anggota parlemen di Indonesia. Sebab, ketika KPK menuai banyak pujian dari dunia internasional dan menjadi salah satu lembaga yang dipercayai oleh publik, tetapi tidak sedikit yang ingin memberangusnya. 

Selain Prancis, tutur Syarif, ada pula Australia yang turut belajar ke Indonesia. Dalam wawancara yang ia berikan kepada harian Negeri Kanguru, Sydney Morning Herald edisi dua pekan lalu, Australia justru bertanya bagaimana pengalaman dalam membentuk komisi antikorupsi yang ada di ibukota. 

"Bahkan, mereka menulis di dalam tulisannya 'Australia Humbled by the Indonesian Anticorruption Agency. Jadi, kita ini dilook up oleh Australia, tapi tiba-tiba mau diubah (UU nya)," tutur dia menjawab pertanyaan IDN Times pada Selasa malam. 

Sementara, di satu sisi, Syarif mengaku bersyukur ia akhirnya tidak lolos dalam proses seleksi capim periode empat tahun mendatang. Syarif terlempar usai mengikuti proses profile assessment. Padahal, ketika ia mengikuti proses tersebut di tahun 2015 lalu, Syarif lolos dan terus melaju hingga ke Komisi III DPR. 

Lalu, mengapa ia merasa bersyukur karena tak lolos? Ia menjelaskan tak bisa dan tidak bersedia menandatangani kontrak politik di atas materai yang nantinya disodorkan oleh anggota komisi III ke para capim. 

"Untuk menjadi penegak hukum, tidak boleh diikat dengan kontrak politik, karena kita ini bukan mewakili konstituen politik tertentu. KPK itu adalah lembaga penegak hukum yang tugasnya adalah penegakan hukum, dan tidak boleh terikat pada komitmen hukum tertentu," kata Syarif. 

Namun, wacana itu segera terealisasi oleh anggota Komisi III DPR. Salah satu anggota Komisi III dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan kontrak itu dibutuhkan agar para capim tak lagi membohongi parlemen. 

"Yang jelas, yang sudah jadi bahan pembicaraan sebagai kesepakatan adalah bahwa apa pun yang nanti disampaikan capim dan itu merupakan komitmen, maka itu akan dituangkan secara tertulis," kata anggota komisi III dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani di gedung DPR pada Senin (9/9). 

Di bagian akhir, Syarif turut mengaku khawatir apabila salah satu indikator penilaian yang digunakan anggota Komisi III untuk memilih capim yakni dengan menanyakan komitmen mereka terhadap revisi UU KPK. Persepsi sudah mulai dibentuk bahwa capim yang dipilih nanti harus yang mendukung ide untuk merevisi UU nomor 30 tahun 2002. 

"Oleh karena itu masyarakat tidak boleh abai dan harus memperhatikan proses seleksi capim KPK," kata dia. 

Berikut enam materi muatan revisi UU KPK yang disepakati:

a. Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Meskipun KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen. Pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

b. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penyadapan. Namun pelaksanaan pendapat dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK

c. KPK selaku lembaga penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia (integrated criminal justice system). Oleh karena itu, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

d. Di dalam upaya meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan tindak pidana korupsi, setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan.

e. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah 5 (lima) orang. Dewan Pengawas KPK tersebut, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh organ pelaksana pengawas

f. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksud dapat dicabut apabila ditemukan bukti baru yang berdasarkan putusan praperadilan.

Enam poin yang akan direvisi di dalam UU KPK nomor 30 tahun 2002 itu lah yang dinilai dapat melemahkan institusi antirasuah. Sebagai contoh, KPK tidak dapat menjalankan pemberantasan secara efektif apabila dalam melakukan penyadapan, mereka harus melapor dulu ke Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari luar KPK itu dipilih oleh DPR.