Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar selalu berhati-hati dalam menggunakan anggaran daerahnya.
Hal tersebut berkaitan dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang pencucian uang kepala daerah ke rekening kasino di luar negeri.
Tito mengatakan, jika memang terjadi tindakan demikian, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menindak secara hukum.
“Yang bisa kami lakukan meminta kira-kira gambaran umum. Ini kan adanya di media, otomatis kami meminta dari sumber langsung apakah benar seperti di media. Kalau benar, kira-kira ada gak modus-modus seperti itu. Pola-pola umum saja,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).
“Setelah itu kami akan gunakan untuk memperingatkan teman-teman kepala daerah yang lain supaya lebih hati-hati dan lebih efektif efisien dalam melaksanakan tata kelola keuangan negara,” katanya menambahkan.
Selain itu, Kemendagri juga tidak bisa meminta informasi secara detail terkait temuan dari PPATK karena bersifat rahasia. Namun, Tito mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih jauh terkait temuan tersebut.
“Nanti akan melaksanakan lidik (penyelidikan) untuk klarifikasi benar atau tidak. Kalau benar akan naik sidik (penyidikan) proses hukum, kalau tidak akan dihentikan lidiknya,” ujarnya.
Mantan Kapolri ini juga menjelaskan, pihaknya akan membuat perjanjian kesepakatan dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan PPATK untuk membuat aturan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi.
“Mungkin di batas angka tertentu yang boleh cash tapi yang lainnya cashless sehingga semua aliran dananya bisa diketahui transfer dari pusat,” katanya menjelaskan.
Tidak hanya itu, Tito juga mendorong agar dikeluarkannya Undang-Undang terkait transaksi non-tunai untuk mengantisipasi aliran dana yang ilegal yang mengalir ke rekening-rekening oknum pejabat pemerintahan baik di tingkat pusat hingga daerah.
“Bapak Kepala PPATK juga sudah menyampaikan gagasan untuk adanya mendorong rencana Undang-Undang transaksi non-tunai. Nah ini dari Kemendagri juga menyampaikan dukungan untuk RUU itu bisa masuk Prolegnas secepat mungkin,” katanya menegaskan.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb