Buruh Geruduk Gedung DPR, Pramono: Pemerintah Akan Cari Jalan Keluar

Pramono menerangkan, dari pertemuan pimpinan serikat buruh dengan Jokowi beberapa hari lalu, pemerintah akan mencoba mendengarkan aspirasi mereka. Pemerintah mencoba memahami tuntutan buruh.

"Tentunya pemerintah juga melihat dan menyadari apa yang disampaikan buruh berkaitan dengan basic need mereka, dan hal-hal yang berkaitan tersebut sudah diketahui, memang ada juga permintaan dari pelaku usaha yang ingin dunia usaha lebih kompetitif," kata dia.

Sebelumnya, Andi Gani dan Said Iqbal menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, pada Senin (30/9). Dalam pertemuannya tersebut, kedua pimpinan serikat buruh itu menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah.

"Intinya, kami meminta pemerintah mengenai revisi UU Ketenagakerjaan, soal tim PP 78 yang akan segera dibentuk oleh Pak Presiden, dan beberapa hal lainnya, seperti halnya kami meminta pemerintah untuk meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan di kelas III, karena berpengaruh kepada buruh dan rakyat," kata Andi.

Tak hanya itu, Andi Gani juga sudah memberikan instruksi agar buruh tak mudah terpancing dan melakukan demonstrasi. Menurut dia, aspirasi buruh sudah diwakilkan dirinya dan Said Iqbal yang bertemu langsung dengan Presiden.

"Kami juga minta seluruh buruh Indonesia untuk tetap tenang menghadapi situasi ini, jangan terpancing isu-isu, kami sudah berbicara panjang lebar mengenai revisi UU Ketenagakerjaan, Bapak Presdien sudah merespons sangat baik," kata Andi.

"Jadi kami mohon, karena ada pihak yang mencoba untuk menarik-menarik gerakan buruh ikut dalam aksi-aksi," sambung dia.

Meski dua pentolan buruh sudah bertemu Jokowi, namun buruh tetap menggelar demonstrasi di gedung DPR RI hari ini. Said Iqbal yang turut memimpin aksi ini, menyampaikan tuntutan buruh di depan gedung Parlemen.

Adapun tuntutan buruh hari ini, antara lain:

1. Menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Mereka menilai undang-undang itu bukan untuk memperbaiki nasib kaum buruh, tetapi justru menjatuhkan nasib buruh.

2. Menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Khususnya BPJS kelas 3 yang akan berdampak pada buruh.

3. Buruh menuntut janji Presiden Jokowi yang akan merevisi PP Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan.