Malang, IDN Times - Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dwi Listyawardani mengatakan, angka perkawinan anak Indonesia di bawah umur masih terbilang cukup tinggi.
"Angkanya di Indonesia itu masih sangat tinggi. Kalau dibandingkan untuk seluruh pasangan katakanlah 11,2 persen," katanya saat ditemui IDN Times di Hotel Swiss-Belinn, Malang, Jawa Timur, Selasa (16/7).
Dani menerangkan, angka pernikahan anak Indonesia di bawah umur menyentuh lebih dari 20 persen. Hal itu kata Dani, disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor budaya, faktor tradisi, faktor agama, faktor kemisikinan dan faktor pergaulan bebas.
"Angkanya di atas 20 persen pernikahan anak itu di bawah 18 tahun. Jadi sebenarnya ini masih jadi keprihatinan kita semuanya," terangnya.
Dani menjelaskan, faktor pergaulan bebas mendominasi terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal itu juga diperkuat dengan tren permintaan dispensasi nikah oleh pengadilan agama yang merasa kasihan melihat perempuan di bawah umur yang telah hamil.
"Artinya, yang perempuan di bawah 16 tahun yang laki laki di bawah 19 tahun. (Pernikahan dini) Itu cenderung meningkat," katanya.
"Kan budaya kita harus di selamatkan dalam tanda petik melalui perkawinan. Memang penanganannya jadi kompleks. Tapi tetap harus ada jalan keluar untuk menyelesaikan itu," sambungnya.
Dani menjelaskan, pihaknya telah memetakan setiap perkembangan angka pernikahan dini di Tanah Air. Menurut dia, Sulawesi Barat menjadi wilayah yang memiliki angka pernikahan dini paling tinggi, dengan angka di atas 19 persen.
Kemudian ada di Kalimantan Selatan dan yang paling terendah ada di DKI Jakarta yang berada diangka empat persen. Hal itu karena, DKI Jakarta merupakan wilayah perkotaan yang memiliki faktor pendidikan yang lebih tinggi.
"Kalau di daerah tuh memang wanita itu banyak putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah cenderung dinikahkan, disuruh menikah oleh orangtuanya, supaya tidak menjadi beban," ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Dani, faktor kemiskinan juga mendominasi angka pernikahan dini di Indonesia. Ia juga menjelaskan, faktor kemiskinan itu mendominasi di Jawa Timur khususnya di Bondowoso. Menurut Dani, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Bondowoso juga bisa dijadikan sebagai penyebab banyaknya keluarga yang menikahkan anaknya di bawah umur.
"Itu maksudnya untuk mengurangi beban, tapi setelah kemudian karena ini perkawinan anak, cerai, datang lagi ke orangtuanya lagi, bawa anak pula. Jadi menambah sebetulnya beban. Jadi bukan solusi sebenarnya," jelasnya.
Dani yang juga menjabat sebagai Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu menambahkan, ajakan pernikahan dini bukan menjadi solusi. Hal itu kata Dani justru, menimbulkan persoalan yang baru.
Seperti halnya kekerasan dalan rumah tangga (KDRT), perceraian, dan virus yang dapat menyebabkan infeksi di permukaan kulit, serta berpotensi menyebabkan kanker serviks atau yang disebut Human papillomavirus (HPV).
"Virus-virus itu bisa masuk dengan bebas. Nah nanti gejalanya itu baru muncul sebagai sebuah sel serviks setelah 15 sampai 20 tahun," kata Dani.
"Dari hasil penelitian menunjukkan mereka yang kena sel serviks suka ditanya kapan kamu pernah melakukan hubungan seksual. Itu di usia rata-rata di bawah usia 19 tahun," sambungnya.