Bila Hendak Angkat Isu Anak, Jurnalis Harus Pahami 4 Poin Ini

Deputi Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA Indra Gunawan meminta seluruh media massa di Indonesia untuk menjalankan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang dikeluarkan Dewan Pers.

"Pedoman Pemberitaan Ramah Anak merupakan hasil dari kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dewan Pers saat Hari Pers Nasional 2019," katanya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memang sengaja menggandeng Dewan Pers yang memiliki kewenangan di bidang pemberitaan media untuk melindungi anak. Hal ini dilakukan meskipun Kemen PPPA sudah bekerja berdasarkan aturan berlaku.

Banyak terjadi pemberitaan yang tidak ramah anak. Pada beberapa konten berita, kita dapat melihat, masih ada saja yang mengungkap identitas anak, baik sebagai pelaku kejahatan maupun korban. Padahal, sudah ada Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan anak dari upaya-upaya eksploitasi, termasuk melalui media.

Bagaimana media berperan memberikan informasi yang mengedukasi bagi 83 juta anak Indonesia?

Poin utama yang KPAI sorot adalah bagaimana media massa atau lembaga penyiaran mengawal isu-isu anak terkait sensitivitas bagi perlindungan anak di Indonesia. Sebab, saat ini masih ada konten-konten negatif yang masuk di KPAI tentang isu anak.

"KPAI banyak menerima pengaduan tentang muatan-muatan di media massa yang tidak ramah anak. Karena itu, KPAI juga menjalin kesepahaman dengan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia," ujar Santo.

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang dikeluarkan Dewan Pers mengoreksi beberapa aturan dalam Kode Etik Jurnalistik.

Salah satunya masalah batas usia anak. Dalam Kode Etik, anak adalah usia di bawah 16 tahun dan belum menikah.

Sementara itu, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak menyatakan anak adalah sebelum usia 18 tahun tanpa memandang status pernikahan, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal.

Selain batas usia, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak juga mengoreksi tentang definisi anak yang berhadapan dengan hukum. Kode Etik Jurnalistik hanya mengatur wartawan dilarang mengungkap identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Di dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak mengatur tidak hanya anak sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dan saksi. Dengan demikian, aturan tentang batas usia dan status anak berhadapan dengan hukum dalam Kode Etik Jurnalistik tidak lagi digunakan.

"Wartawan harus menaati Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, atau bisa dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," jelas Kamsul.