Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Berperan Bantu Pemerintahan, DPD RI Apresiasi Bale Mediasi di NTB

Ezri Suro

Jakarta, IDN Times - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin- Rabu (2-4/12). Dalam kunjungan kerjanya, delegasi Komite I DPD RI dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik. 

Dalam dialog dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan jajarannya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Komite I DPD RI mengapresiasi keberadaan Bale Mediasi yang sangat menunjang peran pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di NTB. 

Keberadaan Bale Mediasi selama ini diperkuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018. Dalam Perda tersebut, diatur mengenai peran Bale Mediasi dalam membantu berbagai permasalahan daerah yang ada di masyarakat baik menyangkut masalah perdata maupun pidana.

“Kami mengapresiasi keberadaan Bale Mediasi ini. Semoga pada masa yang akan datang, keberadaan Bale Mediasi ada di semua wilayah, termasuk sampai ke tingkat desa,” ujar Abdul Kholik yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jateng ini. 

1. Bale Mediasi juga berperan membantu pengembangan kawasan khusus Mandalika

ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, Bale Mediasi bahkan berperan dalam pengembangan kawasan khusus Mandalika. Merespons paparan gubernur tersebut, Abdul Kholik menyebutkan Komite I DPD RI akan memberikan atensi dalam bentuk koordinasi di tingkat nasional terkait pengembangan Mandalika. 

“Namun, tetap dibutuhkan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang tentu saja harus menunjukkan perannya dalam pengembangan daerah,” tutur Zulkieflimansyah. 

2. Dalam kunjungan ke NTB, DPD RI juga mendapatkan pengaduan perihal pemberian izin kepada investor

Selain membahas soal Bale Mediasi, dalam forum tersebut Komite I DPD RI juga mendapatkan banyak pengaduan dari masyarakat tentang pemberian izin kepada investor yang dimainkan oknum-oknum tertentu. 

“Dalam kaitan ini, kami masyarakat dan perwakilan dari akademisi mengharapkan Komite I DPD RI dapat melakukan pengawasan secara faktual lapangan dan apabila dipandang perlu mengusulkan adanya perubahan undang-undang terkait permasalahan daerah. Kami minta Komite I DPD RI menggandeng Komite yang lain sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dapat diserap DPD RI secara kelembagaan,” ujar salah satu utusan akademisi yang hadir dalam dialog tersebut.

Topics
DPD

Editorial Team

EditorEzri Suro

Tonton lebih seru di