Bentuk RC3S di Indonesia, Guna Lindungi Ekosistem Pesisir dan Laut

Menteri Siti juga menekankan bahwa untuk mengatasi permasalahan terkait perlindungan ekosistem pesisir dan laut dibutuhkan kemampuan/kapasitas yang mumpuni baik secara teknis, organisasi, dan maupun politik. Hal ini mengingat besarnya pengaruh kerusakan lingkungan dari ekosistem pesisir dan lautan, baik dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial.

Keberadaan polusi yang merusak ekosistem pesisir dan lautan memiliki efek merugikan bagi pendapatan masyarakat, terutama mereka yang hidup dari laut, seperti nelayan, industri pariwisata dan jasa transportasi laut, juga menyebabkan penurunan fungsi lingkungan serta mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati laut.

Saat ini secara global, dunia dihadapkan pada tantangan baru dalam masalah lingkungan laut, seperti polusi plastik dan mikro-plastik, polutan yang muncul seperti sisa obat-obatan, limbah endokrin, hormon, racun dan eutrofikasi. Laut kita dan ekosistem pesisir terancam oleh aktivitas berbasis laut dan darat, dengan hampir 80 persen polusi laut berasal aktivitas manusia yang berbasis di darat.

Sementara itu Jerker Tamelander, head of UN Environment’s coral reef unit sebagai UN Environment’s yang hadir berharap Consultation Meeting kali ini dapat membantu Indonesia dalam membangun RC3S seperti yang menjadi komitmen Indonesia yaitu dengan kelengkapan sumber daya yang signifikan seperti ruang perkantoran, jumlah teknikal staf yang cukup, serta dukungan pendanaan yang jelas.

Inisiatif membangun RC3S merupakan salah satu perwujudan konkret dari kesepakatan Bali Declaration yang merupakan hasil dari pertemuan The Fourth Intergovernmental Review Meeting (IGR-4) di Bali tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2018 yang lalu. RC3S sendiri direncanakan akan di-launching pada 21 Juni 2019 sehari setelah berlangsungnya kegiatan COBSEA 24th Intergovernmental Meeting di Bali 19-20 Juni 2019.