Bawaslu dan KPU Adukan Wahyu Setiawan ke DKPP Terkait Kasus Korupsi

Terkait tersangka lainnya yakni mantan Komisioner Bawaslu periode 2008-2012, Agustiani Tio Fridelina (ATF), Abhan mengatakan, Agustiani sudah tak jadi Komisoner Bawaslu sejak menjadi aktivis parpol dan terlibat pencalonan anggota DPR periode 2014 dan 2019.

"Sekali lagi ini gak ada kaitan dengan persoalan Bawaslu," ujar Abhan.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, status Wahyu selanjutnya akan diputuskan oleh Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

"Berdasarkan tahapan kan ada pemberhentian sementara atau tetap atau menggunakan putusan DKPP. Jadi salah satu konsiderannya, kita serahkan ke Presiden sepenuhnya," jelas Arief.

Wahyu ditangkap saat akan terbang ke Bangka Belitung pada Rabu (8/1). Dalam kasus ini, tiga nama anggota PDI Perjuangan turut terseret. Di antaranya Harun Masikun kader PDIP, Donny Tri Istiqomah kader PDIP, dan Saeful yang diduga staf dari Sekjen PDIP.

Suap ini terkait dengan posisi pergantian antar waktu (PAW) di DPR. Harun diduga melobi Wahyu agar ia bisa duduk di kursi DPR, Senayan.

Harun adalah calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia maju dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I nomor urut 6. Dapil Sumatera Selatan I ini meliputi Kota Palembang, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau.

Adapun yang ditetapkan oleh KPU adalah Riezky Aprilia, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Dalam rapat pleno KPU 31 Agustus 2019, PDIP sempat meminta KPU mencoret nama Riezky dari daftar anggota DPR terpilih. PDIP mengajukan nama Harun. Namun, permintaan ini ditolak oleh KPU.

Dua pekan kemudian atau tanggal 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg.

Saeful menghubungi Agustiani dan melakukan lobi untuk mengabulkan Harun sebagai PAW. Selanjutnya, Agustiani mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari Saeful kepada Wahyu Setiawan, untuk membantu proses penetapan Harun. Wahyu pun menyanggupi membantu dengan membalas: ‘Siap, mainkan!".

"Untuk membantu penetapan HAR (Harun) sebagai anggota DPR-RI pengganti antar waktu, WSE (Wahyu) meminta dana operasional Rp900 juta,” kata Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).