Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hanya mengajak Ibu Negara Iriana dalam lawatan ke Turki dan KTT G20 di Jerman sejak Rabu (5/7) hingga kembali ke Indonesia pada Minggu (9/7). Ia membawa serta keluarga besarnya.
Mereka adalah Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep. Istri Gibran, Selvi Ananda, serta sang anak, Jan Ethes, juga turut dibawa oleh Jokowi. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan terkait biaya yang digunakan.
Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi meminta pihak Istana Kepresidenan untuk buka-bukaan terkait biaya yang digunakan untuk akomodasi keluarga besar presiden. Dilansir Kompas, Apung menilai harus ada kejelasan apakah anak, menantu serta cucu Jokowi menggunakan anggaran negara.
"Menurut saya, memang presiden atau stafnya harus jelaskan biaya perjalanan mereka. Pakai (uang) pribadi atau ditanggung negara. Kalau ditanggung negara berapa, aturannya bagaimana. Selama ini kan nggak jelas transparansinya."
Memang biasanya hanya pasangan dan kepala negara yang mendampingi dalam kunjungan diplomatik atau acara kenegaraan. Apung mempertanyakan apa yang dilakukan selama Jokowi dan Iriana sedang bertugas. Pasalnya, menurut Apung, ada etika yang membatasi apabila keluarga Jokowi memakai uang negara.
"Kalau Pak Jokowi sendiri kunjungan kerja, lantas keluarganya liburan atau bagaimana? Pelesiran di saat Bapak Jokowi kerja dinas, tapi kalau pelesiran pakai uang rakyat, ini yang menyakitkan di tengah APBN yang defisit," tambah Apung.
Ia meyakini ini penting untuk keteladanan. "Kalau Presiden transparan dan akuntabel, maka pasti daerah, apalagi DPR yang hobi kunker keluar negeri, pasti ikut-ikutan. Presiden jangan kalah sama PNS yang nggak pakai fasilitas negara saat mudik," tegasnya.
Kompas sendiri menyebutkan bahwa pihak Istana belum mau buka suara terkait pertanyaan-pertanyaan ini.
Ada yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu tidak pantas. Ada pula yang menilainya wajar sebab seorang kepala negara tak libur saat akhir pekan.
"Aturannya ada. Tapi yang terpenting itu bukan aturan karena aturan bisa dibuat siapa saja. Logika berpikirnya begini, khusus presiden, raja, ratu, seluruh kepala negara bertugas 24 jam melekat. Kalau gubernur jam kerja dia gubernur kalau di rumah dia bukan gubernur. Sehingga segala fasilitasnya melekat," kata Gandjar Laksmana Bonaprapta.