Apa Itu Omnibus Law yang Diucapkan Dalam Pidato Jokowi?

Secara harfiah, kata omnibus berasal dari Bahasa Latin "omnis" yang artinya bermakna banyak. Sementara, menurut pandangan alumnus Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Abdul Salam Taba, omnibus lazim disandingkan dengan kata 'law' atau 'bill' yang bermakna suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan berbeda. 

Ia kemudian mengutip pernyataan Barbara Sinclair di tahun 2012 yang menyebut omnibus bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Singkat kata, omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Pernyataan serupa juga diamini oleh pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti yang dihubungi oleh IDN Times pada Kamis (24/10). 

Menurut Bivitri, kendati konsep hukum semacam itu belum pernah diberlakukan di Indonesia, namun memungkinkan untuk diterapkan. Tetapi, sebelum diberlakukan harus dilakukan sebuah kajian mendalam terlebih dahulu. 

"Sebab, di (dalam aturan) kita banyak peraturan teknis justru bukan diatur di UU, tetapi di peraturan yang ada di bawahnya, mulai dari PP (Peraturan Pemerintah), Perpres, peraturan derah bahkan sampai ke Permen (Peraturan Menteri) yang saling tumpang tindih," kata salah satu pendiri sekolah hukum, Jentera itu. 

Selain itu, ada tantangan lain yang dihadapi oleh anggota DPR dalam pembahasan omnibus law tersebut. Apakah perangkat yang mereka miliki sudah siap untuk membahas itu. 

"Metode pembahasan apa yang nantinya akan digunakan, apakah dengan membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) dulu. Kalau demikian, berarti kan harus dicek apakah UU Ketenagakerjaan memang harus masuk ke dalam omnibus," katanya. 

Ketika ditanyakan kepada Menteri Yasonna, ia mengaku omnibus law bukan lah sesuatu yang asing. Ia menjelaskan omnibus law sudah beberapa kali dibahas di dalam rapat terbatas pada periode lalu. Sehingga, ini tinggal direalisasikan saja. 

Menteri dari PDI Perjuangan itu menyebut ada sekitar 74 UU yang akan diterabas oleh pemerintah karena dianggap menghalangi proses investasi asing yang ingin masuk ke Tanah Air. Oleh sebab itu, diperlukan waktu lebih agar bisa melihat UU apa saja yang perlu dihapus. 

"Oleh sebab itu, kami membutuhkan waktu, tapi kami targetkan tahun ini bisa kami selesaikan. Presiden memberikan target tahun ini rampung," kata Yasonna di kantor Kemenkum HAM usai serah terima jabatan pada Rabu (23/10). 

Selain itu, Bivitri mengingatkan agar pembuatan omnibus law tersebut harus melalui proses prolegnas. Berkaca dari pengesahan UU tahun lalu, maka RUU baru masuk ke prolegnas di bulan Februari. 

Bivitri menyadari ada kebutuhan mendesak dari pemerintah agar omnibus law segera disahkan dan diberlakukan. Namun, sebaiknya proses pembuatan omnibus law tidak diburu-buru. 

"Yang namanya pembahasan UU itu kan harus partisipatif dan harus ada analisa dampak. Jadi, pihak yang terkena dampak dari pemberlakuan UU tersebut harus diundang," kata Bivitri. 

Ia mengharapkan partisipasi publik tak dikesampingkan hanya supaya UU tersebut bisa rampung dibuat. Ia mengaku was-was lantaran sebagian besar wajah di DPR adalah orang-orang lama. Belum lagi Menkum HAM nya kembali dijabat oleh Yasonna Laoly yang juga sempat mengesahkan revisi UU KPK dan merancang beberapa draft UU bermasalah. 

Selain harus mendengarkan masukan dari para akademisi, Bivitri berharap pemerintah dan DPR turut mengundang berbagai pihak yang nantinya terkena dampak dari pemberlakuan omnibus law. Siapa pihak yang dimaksud itu? 

"Bisa saja mereka yang terdampak adalah serikat buruh, para pengusaha atau KADIN, pengusaha UMKM. Jadi, yang diajak berdialog jangan pengusaha yang dekat dengan pemerintah saja," tutur dia. 

Jadi, gimana, guys kalian setuju dengan konsep omnibus law ini?