Jakarta, IDN Times - Usul anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp19,9 miliar ditolak Fraksi PDI Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia, dan Golkar.
Penolakan disampaikan dalam Rapat Paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12).
Anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak mengungkapkan bahwa kehadiran TGUPP hanya memperpanjang proses inisiasi program dan kebijakan Anies hingga dieksekusi oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Fraksi PDIP melihat kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh TGUPP. Kami meminta agar (anggaran) TGUPP dihapuskan dan memakai dana operasional Gubernur," katanya.
Wakil Ketua Fraksi PSI Anthony Winza Probowo mengatakan DPRD belum mendapat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan hasil kerja TGUPP selama ini. Padahal, gaji TGUPP dibebankan kepada APBD, seharusnya ada pencatatan administrasi secara jelas.
"Fraksi PSI menilai anggaran TGUP perlu dihapus atau dikurangi (dari APBD)," kata Anthony.
Anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan mengatakan fraksinya keberatan dengan jumlah TGUPP sebanyak 73 orang. Ia pun meminta Anies mengevaluasi seluruh tugas dan fungsi TGUPP.
"Menurut hemat kami terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI," ucap Judistira.