Anggaran Kemensos Jadi Rp62,8 Triliun, Data Penerima Bansos Jadi PR

22 Agu 2019, 19:50 WIB

Dok. Istimewa / Kementerian Sosial

Jakarta, IDNTimes - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan anggaran untuk kementeriannya akan naik menjadi Rp62,8 triliun pada 2020. Anggaran Kemensos pada 2019 sebesar 58,9 triliun.

Menteri Agus mengatakan 95 persen anggaran Kemensos dialokasikan untuk program yang bersifat bantuan sosial (Bansos). "Itu lah bentuk dari langkah konkret pemerintah, termasuk Kemensos," kata Menteri Agus pada Rabu (21/8).

1. Anggaran Bansos akan mengalami penyesuaian

Dok.Kemensos

Menteri Agus mengatakan naiknya anggaran untuk kementeriannya akan diikuti dengan penyesuaian anggaran Bansos.

Misalnya, pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada penyesuaian nominal alokasi per bulan. Pada tahun 2019 alokasi per bulan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rp110.000. Pada tahun 2020 akan dinaikkan menjadi Rp150.000 per KPM. BNPT bisa digunakan untuk membeli telur dan juga beras.

2. Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 juga akan mengalami penyesuaian

Dok.IDN Times/Istimewa

Menurut Menteri Agus, dengan adanya kenaikan nominal BNPT, diharapkan dana tersebut bisa dibelanjakan untuk item lain selain beras dan telor. "Misalnya, berikan fleksibilitas substitusi susu atau minyak goreng atau lauk lainnya," ujar Agus.

Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 juga akan mengalami penyesuaian indeks bantuan sosial. Akan ada penyesuaian untuk ibu hamil dan anak usia sini yaitu mendapatkan bantuan dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta.

3. Perbaikan data menjadi PR besar Kemensos

Dok.Kemensos

Agus menjelaskan bahwa Kemensos masih memiliki PR besar, yaitu perbaikan data penerima Bansos. Perbaikan data penerima akan menjadikan penerima bansos lebih tepat sasaran.

"Kemensos bertanggung jawab untuk memberikan data yang akurat agar program Bansos tepat sasaran," ujar Agus.

Agus memaparkan bahwa saat ini Kemensos masih terus melakukan updating data penerima Bansos. Updating data berupa pembersihan data-data yang sudah dianggap tidak sesuai. Ada dua hal yang menjadi prioritas dalam pembersihan data penerima Bansos.

"Pertama, NIK yang tidak jelas, itu ada jutaan kita bersihkan. Kedua, mereka yang ada di masterfile BPJS, tetapi tidak pernah akses layanan kesehatan sejak tahun 2014," ujar Agus.