Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Alasan Jokowi Tunjuk Tumpak Jadi Ketua Dewas: Pernah Pimpin KPK

Santi Dewi
(Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean) Dokumentasi Sekretariat Kabinet
(Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean) Dokumentasi Sekretariat Kabinet

Jakarta, IDN Times - Lima dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya terungkap juga dalam upacara pelantikan pada Jumat (20/12) di Istana Negara. Kelima individu yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo adalah Tumpak Hatorangan Panggabean (Ketua Dewas), Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono dan Syamsuddin Haris. 

Nama Tumpak sendiri bukan lah sosok yang asing bagi komisi antirasuah. Ia merupakan Ketua KPK jilid pertama dan memimpin pada periode 2003-2007 lalu. Tumpak juga pernah dipercaya untuk menjadi Plt ketika Antasari Azhar tersangkut kasus pidana pembunuhan. Maka, jadi lah Tumpak menjabat kembali sebagai ketua selama setahun pada periode 2009-2010. 

Lalu, apa yang mendasari Jokowi memilih Tumpak sebagai ketua dewas?

"Beliau itu memiliki latar belakang pengalaman berkaitan dengan KPK. Saya kira Beliau juga adalah orang yang bijak dan bijaksana," ujar Jokowi yang ditemui di Istana Negara pada hari ini. 

Apakah Jokowi sudah merasa komposisi dewas sesuai?

1. Jokowi merasa susunan dewas sudah sesuai karena didominasi penegak hukum

Dewas KPK dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. (Dokumentasi Sekretariat Kabinet)

Menurut Jokowi, susunan dewas KPK saat ini dinilainya sudah sesuai. Sebab, ada individu yang memiliki latar belakang sebagai akademisi, ada yang dulu berprofesi sebagai hakim, namun ada pula yang masih aktif duduk jadi hakim dan ada juga yang pernah menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. 

"Saya kira ini sebuah kombinasi yang baik sehingga memberikan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap komisioner KPK. Saya kira mereka akan bekerja sama dengan baik bersama komisioner," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

2. Presiden Jokowi berharap pemberantasan korupsi bisa memberikan dampak langsung ke ekonomi

Presiden Jokowi dan rombongan.

Presiden Jokowi berharap dengan dilantiknya lima komisioner baru dan dewas, maka upaya pemberantasan korupsi bisa lebih maksimal dan sistematis. "Sehingga betul-betul memberikan dampak yang baik bagi perekonomian kita," ujar Jokowi. 

Ia pun meyakini lima pimpinan KPK dan dewas bisa bekerja sama mewujudkan mimpinya itu. "Saya yakin KPK akan lebih baik dengan didampingi dewas," tutur dia lagi. 

3. Walau diisi oleh orang-orang seperti Artidjo, namun keberadaan dewas tetap diprotes oleh masyarakat sipil

Aksi teatrikal ICW di depan Gedung KPK (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)

Sementara, dipilihnya Artidjo Alkostar dan Albertina Ho tidak membuat masyarakat sipil merasa lebih lega. Organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) tetap menentangnya dibentuk dewas KPK. 

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di depan gedung KPK menyebut yang dibutuhkan oleh komisi antirasuah bukan lah sebuah dewan pengawas. Sebab, mereka sudah membangun sistem dan memiliki Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). 

"Secara teori KPK masuk ke dalam rumpun lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep dewan pengawas. Sebab yang terpenting bagi lembaga independen adalah membangun sistem pengawas," kata Kurnia melalui keterangan tertulis pada hari ini. 

Deputi PIPM tersebut terbukti bekerja. Dua pimpinan KPK sebelumnya Saut Situmorang dan Abraham Samad pernah dikenai sanksi etik berupa teguran tertulis karena dinilai terbukti melanggar. 

"Lagipula, di dalam UU KPK nomor 30 tahun 2002, sudah ditegaskan bahwa komisi antirasuah diawasi oleh beberapa lembaga. 

"Misalnya KPK diawasi oleh DPR, BPK dan Presiden. Jadi, apa lagi yang diinginkan oleh negara?," tanya dia. 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

Topics
jokowikorupsiDewan Pengawas KPKpimpinan kpk

Editorial Team

EditorSanti Dewi

Tonton lebih seru di