604 Kali Sumarsih Berdiri di Depan Istana Tagih Janji Pemerintah

Aksi kamisan sudah memasuki kali ke 604, artinya sudah 604 minggu para korban menuntut negara menyelesaikan masalah HAM yang tersendat, termasuk Sumarsih. Ditemui dalam aksi Kamisan pada Kamis (3/10) kemarin, Sumarsih mengatakan akan tetap melanjutkan perjuangan untuk mencari keadilan bagi putranya. 

"Saya ingin melanjutkan perjuangan lama dan berharap pemerintah bisa menegakkan hukum karena Indonesia sebagai negara hukum, bagi saya hukum itu satu-satunya cara untuk memperbaiki peradaban bangsa indonesia," tutur Sumarsih yang ditemui oleh IDN Times kemarin. 

Ditemui oleh IDN Times, Sumarsih mengaku merasa dibohongi oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika masa pilpres kemarin. Ia mengatakan ketika masa kampanye, Jokowi-JK berjanji secara tertulis untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Hal itu tertuang di dokumen butir FF. Kemudian, di butir DG, Jokowi-JK sempat berjanji akan menghapus impunitas. 

"Jokowi bohong, sampai akhir periode ini tidak ada perkembangan apa-apa, kalaupun membentuk tim penyelesaian kasus arahnya bukan ke
penegakan hukumnya tapi diarahkan ke arah non yudisial," ungkapnya sambil membawa payung hitam.

Sumarsih pun mengaku pesimistis pemerintahan Jokowi jilid II bisa menuntaskan permasalahan HAM seperti yang pernah ia janjikan di jilid I. Pasalnya, orang-orang yang tersangkut kasus pelanggaran HAM malah berada di dalam lingkaran Jokowi dan diberi jabatan. Salah satunya adalah Wiranto yang diangkat sebagai Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan. 

Wiranto diduga ikut terlibat dalam tragedi berdarah pada tahun 1998 lalu. Seharusnya, kata Sumarsih, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa lebih selektif memilih para pembantunya di periode berikutnya. 

"Tapi ini kan malah sebaliknya. Itu jendral-jendral yang terduga pelanggaran HAM berat masih saja diberi jabatan strategis di pemerintahan, ini artinya reformasi gagal," ungkapnya. 

Ia juga menilai demokrasi telah gagal ditegakkan sebab banyak kasus pelanggaran HAM yang muncul, seperti kasus Papua dan tidak dituntaskan. 

"HAM itu kan jantung demokrasi, namun bila masalah pelanggaran HAM berat tidak juga diselesaikan apa artinya demokrasi kalau masih terjadi kekerasan aparat sampai sekarang ini, contohnya di Papua. Aparat malah didatangkan berkompi-kompi, kemudian saat aparat menangangani demo kemarin (juga sama)," katanya lagi.