Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan para caleg mantan napi korupsi. Dari data yang dirilis oleh KPU, Partai Gerindra menempati posisi kedua yang banyak mencalonkan mantan napi korupsi di kursi legislatif dengan jumlah enam caleg.
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa keputusan semuanya ada di tangan pemilih. Dan menurutnya, untuk membangun partai yang bersih itu memang harus berproses.
Usai KPU mengumumkan para caleg mantan napi korupsi, Muzani menyampaikan pemilih memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, apakah nantinya para mantan napi korupsi tersebut terpilih atau tidak, semuanya diserahkan kepada masyarakat.
"Kedua, kembali ke mereka yang namanya disebut. Apakah bisa menunjukkan itikad baik, sehingga masyarakat bisa percaya bahwa tindakan yang dulu dilakukan tidak akan dilakukan lagi. Kalau tobat, siapa yang tahu?", kata Muzani di Gedung DPR RI, Kamis (31/1).
Untuk dampak citra partai sendiri, Muzani mengungkapkan kemungkinan memang citra partai akan tergores, namun menurutnya itu bukan salah satu komponen utama. Pendapat Muzani, komponen utamanya adalah siapa tersangka yang paling banyak.
"Karena sekali lagi, membuktikan partai bersih itu berproses. Karena itu yang dilakukan Gerindra, kita harus terus berusaha, tidak boleh berhenti jadikan dirinya partai bersih, tapi tidak merasa paling bersih," ujar Muzani.
Meski begitu, Muzani mengatakan bahwa Gerindra tetap tidak meminta para caleg mantan napi korupsi tersebut untuk mundur. Lanjutnya, itu adalah bagian terpenting dari perjalanan. "Tidak (diminta mundur). Tapi partai harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu bagian dari perjalanan penting," ungkapnya.
Prabowo sendiri, ucap Muzani, memberi kebebasan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) untuk mengembangkan strategi politik. Karena, tambahnya, Prabowo mengatakan bahwa DPD dan DPC memiliki cara tersendiri untuk membesarkan partai.
"Dan mereka dianggap orang-orang yang memiliki pengetahuan pemetaan di daerahnya. Pak Prabowo hanya beri guidance, kita harus jaga kepercayaan masyarakat, animo masyarakat yang menginginkan pemimpin yang baik dan bersih," jelasnya.
Dalam proses pencalonan para mantan napi korupsi itu sendiri, Muzani menjelaskan Gerindra memiliki tim sendiri di daerah. Namun, di pusat sendiri tidak bisa melakukan pengecekan langsung karena ada begitu banyak kader di daerah. "Ada tim, tapi kan kemudian kami tidak bisa menelisik satu-satu karena ada 20 ribu lebih orang. Kami gak bisa baca CV satu-satu. Kami gunakan asas praduga tak bersalah," ucapnya.