256 Daerah Tanda Tangani NPHD Pilkada Serentak 2020

Agar rapi dalam pengelolaannya, Arif mengimbau, KPUD yang ikut serta dalam PIlkada Serentak 2020 terus melakukan rekonsiliasi, sehingga pengelolaan data berjalan dengan rapi.

Arif mengatakan, kerapian dalam mengelola data sangat penting, karena data tersebut akan disampaikan dan ditinjau ulang oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat. Rencana yang telah dihimpun tersebut bisa mendapat masukan, terutama tentang skala prioritas.

"Sebagai contoh kemarin KPU mendapat surat dari Kementerian Keuangan terkait perubahan honorarium badan ad hoc. Untuk itu perlunya perencanaan yang baik agar Pemilihan Serentak 2020 menjadi berkualitas," kata Arif dalam pidato pembukaan Rapat Rekonsiliasi Data Hibah Pemilihan Serentak 2020 di Jakarta itu.

Arif mengatakan, Sekretaris KPU provinsi dan kabupaten atau kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga harus memerhatikan kapasitas SDM yang direkrut. Misalnya, SDM yang direkrut harus mengerti mengenai perbendaharaan dan keuangan.

Dengan demikian, mereka bisa membantu KPA untuk mengelola laporan keuangan dan membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

“Pastikan tidak ada kesalahan. Meskipun beban kerja bertambah, tetapi laporan pertanggungjawaban keuangan harus tetap baik kualitasnya,” kata Arif.

Seperti dikutip dari laman resmi kpu.go.id, tercatat ada 14 daerah yang belum menandatangani perjanjian hibah hingga Selasa (29/10).

Terkait hal itu, Arif mengatakan, KPU akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam upaya mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan penandatanganan NPHD.