Pengusaha Properti Usahakan Subsidi Beli Rumah Buat Kamu yang Bergaji Rp 4-8 Juta!
Kalangan pengusaha properti yang tergabung dalam asosiasi Real Estate Indonesia (REI) meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepemilikan rumah atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat dengan penghasilan 4 - 8 juta rupiah per bulan. Dilansir Liputan6.com, Ketua Umum REI, Eddy Hussy mengusulkan ada FLPP paket kedua yang ditujukan warga berpendapatan 4 - 8 juta rupiah setiap bulan.
Eddy mengatakan bahwa harga rumah seperti yang ada di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) naik lima persen setiap tahun dan ini berpotensi mengurangi suplai. Jadi perlu ada FLPP paket kedua untuk masyarakat pendapatan 4 - 7 juta rupiah atau 8 juta rupiah sebulan.
Alasannya saat ini banyak warga bergaji 4 - 8 juta rupiah per bulan tinggal di perkotaan dan belum memiliki rumah. Sementara harga perumahan sudah lebih mahal dibandingkan rumah bersubsidi. Dia menilai, penetapan uang muka KPR FLPP satu persen sudah sangat bagus sehingga tidak perlu rencana membebaskan DP rumah atau dinolkan.
Rumah murah meningkatkan daya beli.
Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, DP rumah satu persen menurut Eddy sudah sangat bagus. Yang penting ketersediaan dana dari pemerintah untuk menyelesaikan target rumah murah juga harus terjaga.
Dia juga berharap apabila FLPP paket kedua ini terealisasi maka bisa mendorong permintaan perumahan. Sebab, dia mengaku, pertumbuhan KPR diperkirakan masih sangat rendah, sekitar 3 - 4 persen di tahun ini. Eddy menambahkan bahwa pertumbuhan properti tahun ini ditargetkan 10 persen, namun tidak tahu bisa tercapai atau tidak.
Daya beli masyarakat masih rendah.
Ketua Real Estate Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nur Andi Wijayanto mengungkapkan bahwa bisnis penjualan rumah hingga kuartal kedua 2016 masih melambat akibat daya beli masyarakat yang masih rendah.
Andi mengatakan hingga kuartal kedua 2016 penjualan perumahan oleh para pengembang anggota REI DIY baru mencapai 500 unit dari target 2.200 unit selama 2016. Menurutnya, selain disebabkan daya beli masyarakat yang masih rendah, kenaikan harga lahan di Yogyakarta yang cukup signifikan juga memiliki andil melambatnya bisnis perumahan.
