Turut Tentukan Impor Beras, Data Pangan Perlu Diperbaiki

Kalau pergerakan harga dianggap tidak cukup membuktikan kelangkaan pasokan beras, kata Arianto, pemerintah bisa menggunakan teknologi untuk memantau hasil produksi beras. Penggunaan teknologi, lanjutnya, bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antarinstansi pemerintah yang seringkali memiliki data komoditas pangan yang berbeda satu sama lain.

"Padahal, data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dibutuhkan untuk menjadi dasar pengambilan sebuah kebijakan," ujarnya.

Arianto memberikan contoh paling sederhana dari harga. Bila harga tinggi, berarti ketersediaan langka, maka lakukan impor. Namun, bila indikator harga masih belum bisa dipercaya, gunakan satelit.

"Kan katanya mau ada pantau beras pakai satelit. Nah, itu saja realisasi jadi data itu tidak beda-beda terus jadi ribut. Konflik akibat perbedaan data antara satu instansi dengan instansi lain seharusnya tidak terjadi lagi di masa mendatang,” ungkapnya.

Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman menambahkan, pemerintah perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor. Perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait impor.

Menurut dia, kegiatan impor yang belum efektif didasarkan pada acuan data yang dijadikan dasar untuk impor. Jika data acuan tidak dapat diandalkan, hasilnya adalah kebijakan yang tidak efektif. Permasalahan yang seringkali dihadapi Indonesia adalah data pangan yang selama ini selalu dijadikan acuan untuk melakukan impor belum sepenuhnya bisa diandalkan.

"Perbaikan data komoditas baru dilakukan pada komoditas beras, itu pun baru pada akhir Oktober 2018 lalu. Sedangkan data-data komoditas lain seperti jagung dan kedelai dapat dikatakan belum terintegrasi menjadi data tunggal yang dapat diandalkan pemerintah dan publik," ungkapnya.