Soal Natuna, Bahlil Tegaskan Investasi tak akan Korbankan Kedaulatan
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan investasi tak berhubungan dengan kedaulatan negara. Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi masuknya kapal asing milik Tiongkok di laut Natuna.
"Gak ada hubungan investasi dengan kedaulatan negara. Investasi always investasi. Gak ada dalam satu klausul negosisasi investasi itu kalau kita lakukan investasi, boleh kamu gangggu negara saya atau saya ganggu negara kamu," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (9/1).
1. Tak ada gejolak yang mengurungkan niat investor Tiongkok
Menurut Bahlil, sampai sekarang belum ada gejolak-gejolak yang membuat investor Tiongkok mengurungkan niat akibat perselisihan Natuna. Sebaliknya, kondisi investasi stabil saja.
"Dan saya pikir, negara mana pun kalau harga yang harus kita bayar untuk mereka mengganggu kedaulatan kita, gak boleh dong, gak mau kita. Enak saja, gak lah," ungkapnya.
2. Pelanggar kedaulatan negara bisa ditindak secara hukum
Bahlil mengatakan pelanggar kedaulatan bisa ditindak sesuai aturan main di negara ini. Misalnya, melalui Kementerian Pertahanan atau aparat keamanan.
"Diplomasi luar negeri ada menlu. Kita bicara investasi aja," katanya.
Dia menambahkan, hingga saat ini belum ada ancaman apa pun terkait ekspor ke Tiongkok. Jadi, BKPM masih bersikap biasa saja.
"Jangan terlalulah kita," kata Bahlil.
3. Prabowo mengklaim tak ada kapal asing masuk perairan Indonesia
Ditemui terpisah, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan tidak ada kapal asing yang memasuki masuk wilayah perairan Indonesia. Menurut dia, kapal asing hanya melintasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
"Ya kan jelas beliau (Jokowi) katakan kedaulatan harga mati. Tapi jangan kita panas-panasin, ya," kata Prabowo di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Prabowo mengatakan setiap kapal hanya boleh melintas di kawasan ZEE. Jika kapal tersebut ingin masuk ke perairan Indonesia, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu.
"Tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral itu harus kerja sama, harus izin kita. Nah ini kan bisa diselesaikan, kita bisa negosiasi dan sebagainya. Ya kita cool aja," ujar Prabowo.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
