Seluruh Data Pemerintah di Luar Negeri Segera Ditarik ke Indonesia
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, seluruh data pemerintah atau data publik yang tersimpan di luar negeri akan ditarik dan disimpan seluruhnya di Indonesia pada 2022.
"Kita harus pastikan data-data publik dalam 2 tahun kita tarik lagi di Indonesia. Kalau sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Tidak boleh (ditaruh di luar). Sistem atau data yang ada di luar dan digunakan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) publik harus balik ke Indonesia," kata Semuel di Gedung Kemenkoinfo, Senin (4/11).
1. Masih ada data pemerintah di luar negeri
Semuel mengatakan, saat ini masih ada data pemerintah yang disimpan di luar negeri. Hal itu dinilai wajar karena belum ada ekosistem penyimpanan data atau data center yang mumpuni di Indonesia.
"Kalau datanya strategis tidak boleh di cloud (tempat penyimpanan data) di pihak ketiga. Harus ditaruh di cloud pemerintah," ujar Semuel.
Namun ia menambahkan, sebelum pemerintah menggunakan layanan pihak ketiga, tiap PSE wajib mengklasifikasikan data-datanya.
2. Pemerintah akan bangun penyimpanan data dalam negeri
Pemerintah, lanjut Semuel, saat ini tengah membangun cloud (tempat penyimpanan data) yang ditargetkan rampung pada 2022. Mengenai besaran dana yang dibutuhkan, Semuel belum mau mengungkapkan besarannya.
"Pemerintah akan bangun ini dalam waktu dekat. Sekarang direncanakan, dan beroperasi 2022. Dananya ada di Bappenas," ucap Semuel.
3. Tiap sektor pemerintahan perlu meningkatkan keamanan datanya
Lebih lanjut, Semuel mengatakan perlunya pemerintah meningkatkan keamanan data yang mereka miliki. Ada 8 sektor data elektronik strategis pemerintah yang perlu ditingkatkan keamanan datanya, melalui bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Sektor-sektor ini harus menaikkan standar keamanannya. Minimal mereka punya cadangan. Kebayang gak kalau layanan pemerintah mati? Jadi mereka harus ada standar-standar khusus yang akan dijabarkan oleh BSSN," papar Semuel.
Kedelapan sektor ini adalah Sektor administrasi pemerintahan, sektor energi dan sumber daya mineral, sektor transportasi, sektor keuangan, sektor kesehatan, sektor TI dan Komunikasi, sektor pangan, dan sektor pertahanan.
