Sekeras Baja, Ahok Disebut Cocok Jadi Bos Karakatau Steel
Jakarta, IDN Times - Basuki Tjahja Purnama, alias Ahok, akan mengisi jabatan direktur utama (dirut) di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam waktu dekat. Direktur Riset dari Center for Reform on Economics (Core) Indonesia Pitter Abdullah menyebut Ahok cocok ditempatkan PT Karakatau Steel (Persero) Tbk atau PT Pertamina (Persero).
"Saya berharap sih di Karakatau Steel, tapi kalau di Pertamina boleh juga, melawan mafia," katanya kepada IDN Times, Rabu (13/11).
Kedua, BUMN itu tersebut disebut Pitter karena dinilai memiliki masalah masing-masing selama ini. Sementara Ahok, dinilainya, memiliki sifat yang tegas sehingga cocok menyelesaikan masalah di BUMN tersebut.
"Karakatau Steel yang sempat membangun proyek bermasalah. Biar di Karakatau Steel saja, (Ahok) sama kerasnya kayak baja," ujarnya.
1. Dinilai belum layak jadi petinggi BUMN
Meski Ahok dinilai memiliki jiwa pemimpin, Pitter menilai Ahok lebih cocok memimpin di lembaga pemerintahan ketimbang menjadi petinggi di perusahaan pelat merah.
"Ahok itu pengusaha, dia cocoknya di lembaga pemerintah, ini pandangan saya. Dia ada jiwa pemimpinnya, ada kelebihan pemimpinnya, tapi tidak semua pemimpin cocok memimpin perusahaan," tuturnya.
2. Ahok diminta lebih berhati-hati berbicara
Selanjutnya, Pitter mengatakan, Ahok harus berhati-hati berbicara ketika nanti menduduki posisi teratas di direksi BUMN. Sebab, menurutnya, memimpin perusahaan berbeda dengan memimpin lembaga pemerintahan.
"Kalau dulu melakukan kesalahan, dia ngomong apa aja gak masalah. Misal pada saat ia jadi Gubernur DKI, Pemda DKI gak terdampak. Tapi, kalau dia membawahi Pertamina (misalnya), kalau melakukan kesalahan itu berdampak pada perusahaan," ucapnya.
3. Tak masalah jika Ahok mantan napi
Ia mengatakan, status Ahok sebagai mantan narapidana tak menjadi penghalang untuk menjadi bos BUMN. Pasalnya, kasus yang menimpa Ahok pada waktu itu bukan terkait masalah integritas.
"Gak ada larangan untuk itu. Apalagi kasusnya sangat diragukan, bukan persoalan integritas, itu kan masalah politik banget," jelasnya.
