Rizal Ramli Kritik Rencana Sri Mulyani Soal Tax Amnesty Jilid II
Jakarta, IDN Times - Pemerintah memunculkan wacana untuk melaksanakan paket kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak jilid II. Langkah ini dilakukan lantaran pada kebijakan tax amnesty jilid I pada Juli 2016 hingga Desember 2017 lalu, jumlah wajib pajak (WP) yang melapor sangat rendah, yakni hanya 1 juta WP.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus Ekonom Senior, Rizal Ramli mengatakan, rencana tax amnesty jilid II sebagai langkah konyol. Menurut dia, program tersebut telah gagal.
"Mau ada ide lagi tax ambesty 2. Ini bener bener konyol. Yang pertama saja gagal total. Harusnya dengan TA pembayar pajak bisa besar tapi kenyataannya merosot," ujarnya dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Senin (12/8).
1. Rizal klaim rasio pajak pada eranya lebih tinggi
Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Gus Dur ini mengklaim pernah berhasil mencatatkan rasio pajak hingga 12,5 persen. Menurutnya, hal itu tidak bisa dilakukan oleh Sri Mulyani.
Perlu diketahui, rasio pajak merupakan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dimana hal itu juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak.
"Waktu kami jadi Menko tahun 2000 tax ratio kita 12,5 persen. Ini menunjukkan kegagalan utama dari Menkeu terbalik," tuturnya.
2. Sri Mulyani dianggapnya gagal meningkatkan rasio pajak
Lebih lanjut, Rizal Ramli menilai saat ini gagal meningkatkan rasio pajak khususnya dalam penerimaan perpajakan (tidak termasuk bea cukai, royalti SDA migas dan tambang, serta lain-lain). Dalam tiga tahun terakhir, rasio pajak stagnan berada di angka 8 persen. Pada 2016 rasio pajak sebesar 8,91 persen, lalu 2017 8,47 persen dan 2018 8,85 persen.
"Salah satu tugas utama dari Menkeu adalah meningkatkan tax ratio ini agar kita ga bergantung sama utang. Tapi kalau merosot makin lama kita makin bergantung sama utang," ungkapnya.
3. Rencana tax amnesty didasari pertimbangan pengusaha
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa keinginan untuk melaksanakan tax amnesty jilid II didasari atas pertimbangan dari pelaku usaha. Mereka mengaku menyesal lantaran tidak berpartisipasi pada kebijakan sebelumnya.
Melalui tax amnesty jilid II, diharapkan kontribusi pengusaha untuk meningkatkan rasio pajak pemerintah bisa berdampak. “Mereka meminta pemerintah menggelar tax amnesty lagi,” tuturnya.
![[CONVERT] Perkuat Transparansi, Pertamina Jadi Pelopor Integrasi Data Perpajakan](https://image.rujakcingur.com/post/20260309/upload_141b2b0e4ce7142059f2457e9f919ac0_aea5e250-3b7f-4fbc-bb98-17df8e566a39.jpeg)
