PT Pindad, Industri Senjata dan Perlengkapan Militer Anak Negeri

Kisah  PT Pindad (Persero) bermula pada tahun 1808, kala itu Gubernur Jenderal Belanda William Herman Daendels  mendirikan bengkel untuk pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda bernama Contructie Winkel (CW) di Surabaya. Ini adalah cikal bakal PT Pindad (Persero) sebagai satu-satunya industri manufaktur pertahanan di Indonesia.

Daendels juga mendirikan bengkel munisi berkaliber besar bernama Proyektiel Fabriek (PF) dan laboratorium Kimia di Semarang. Tahun 1850 pemerintah Belanda mendirikan bengkel pembuatan dan perbaikan munisi dan bahan peledak untuk angkatan laut mereka yang bernama Pyrotechnische Werkplaats (PW) di Surabaya.

Pada 1 Januari 1851, CW diubah namanya menjadi Artilerie Constructie Winkel (ACW). 10 tahun berselang ACW dan PW bergabung dengan nama ACW sehingga ACW memiliki 3 instalasi produksi, yaitu: unit produksi senjata dan alat-alat perkakasnya (Wapen Kamer), munisi dan barang-barang lain yang berhubungan dengan bahan peledak (Pyrotechnische Werkplaats), serta laboratorium penelitian bahan-bahan maupun barang-barang hasil produksi.

Pada Perang Dunia I pada pertengahan 1914 ACW dipindahkan pertama kali ke Bandung, tepatnya pada rentang waktu 1918-1920 dengan alasan keamanan. Pada tahun 1932, PW dipindahkan ke Bandung dan bergabung bersama ACW dan dua instalasi persenjataan lain yaitu Proyektiel Fabriek (PF) dan laboratorium Kimia dari Semarang, serta Institut Pendidikan Pemeliharaan dan Perbaikan Senjata dari Jatinegara yang direlokasi ke Bandung dengan nama baru, Geweemarkerschool. Keempat instalasi tersebut dilebur di bawah benderta Artilerie Inrichtingen (AI).

Di era pendudukan Jepang, AI tidak mengalami perubahan, hanya secara adminstrasi yakni perubahan nama menjadi Daichi Ichi Kozo untuk ACW, Dai Ni Kozo untuk Geweemarkerschool, Dai San Kozo untuk PF, Dai Shi Kozo untuk PW, serta Dai Go Kazo untuk Monrage Artilerie, instalasi pecahan ACW.

Pada saat Jepang menyerah kepada Sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Beragam upaya terjadi guna merebut instalasi-instalasi pertahanan di Kota Bandung. Pada akhirnya, 9 Oktober 1945, Laskar Pemuda Pejuang berhasil merebut ACW dari tangan Jepang dan menamakannya Pabrik Senjata Kiaracondong.

Sekutu sempat kembali mengambil alih sehingga Pabrik Senjata Kiaracondong dibagi menjadi dua pabrik. Pabrik pertama yang terdiri dari ACW, PF, dan PW digabungkan menjadi Leger Produktie Bedrijven (LPB), serta satu pabrik lain yang bernama Central Reparatie Werkplaats, yang sebelumnya bernama Geweemarkerschool.

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda menyatakan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. LPB kemudian diganti namanya menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM) yang pengelolaannya diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

Sejak saat itu PSM mulai melakukan serangkaian percobaan untuk membuat laras senjata dan berhasil memproduksi laras senjata berkaliber 9mm dan pada bulan November 1950, PSM berhasil membuat laras dengan kaliber 7,7 mm. PSM juga melakukan modernisasi pabrik dengan membeli mesin-mesin baru untuk pembuatan senjata dan munisi, suku cadang, material, dan alat perlengkapan militer lainnya.

1958, PSM diubah namanya menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat (Pabal AD) pada tanggal 1 Desember 1958. Di masa ini, Pabal AD juga memproduksi peralatan milIter yang lain dan menjalin kerjasama dengan perusahaan senjata Eropa untuk pembelian dan pembangunan satu unit pabrik senjata.

Di era ini pula, pemerintah Belanda menyerahkan Cassava Factory, pabrik tepung ubi kayu yang berada di Turen, Malang, Jawa Timur, yang kemudian menjadi lokasi Divisi Munisi PT Pindad (Persero).

Pada awal 1972, pemerintah Indonesia melakukan penataan departemen, termasuk Departeman Pertahanan dan Keamanan (Hankam). Karena itu, Pindad pun berubah nama menjadi Kopindad (Komando Perindustrian TNI Angkatan Darat) pada tanggal 31 Januari 1972.

Berdasarkan keputusan Presiden RI No.47 Tahun 1981, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) yang saat itu dipimpin Prof. DR. Ing. B.J. Habibie kemudian membentuk Tim Corporate Plan (Perencana Perusahaan) Pindad melalui Surat Keputusan BPPT  No. SL/084/KA/BPPT/VI/1981 mengkaji perubahan status Pindad menjadi Persero.

Alasannya: Pindad dinilai membebani Dephankam karena biaya penelitian dan pengembangan serta investasi yang cukup besar. Dephankam menyarankan pemisahan antara war making activities dan war support activities yang dilakukan Pindad.

Hasil kajian dari Tim Corporate Plan diputuskan komposisi produksi Pindad adalah 20 persen produk militer dan 80 persen komersial atau non militer. Tugas pokok Pindad adalah menyediakan dan memproduksi produk-produk kebutuhan Dephankam seperti munisi ringan, munisi berat, dan peralatan militer lain untuk menghilangkan ketergantungan terhadap pihak lain. Tugas pokok kedua adalah memproduksi produk-produk komersial seperti mesin perkakas, produk tempa, air brake system, perkakas dan peralatan khusus pesanan.

Pada awal 1983 Pindad menjadi badan usaha milik Negara (BUMN) sesuai dengan keputusan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No.4 Tahun 1983 tertanggal 11 Februari 1983. Tahun inilah yang diperingati sebagai HUT Pindad hingga saat ini. Meski demikian, HUT Pindad sendiri tiap tahunnya diperingati tiap 29 April.