Pindahkan Ibu Kota Negara, Ada 43 Regulasi Perlu Diharmonisasi

Suharso menjelaskan bahwa beberapa UU yang bakal direvisi meliputi UU Nomor 10 tahun 1964 tentang pernyataan daerah khusus ibu kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Lalu ada lagi terkait UU Nomor 25 tahun 2956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Ada juga soal UU Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

"Tetapi ada juga UU yang gak masuk dari itu misal mengenai kehutanan, mengenai UU SDA, itu juga ada pasal-pasal yang kita kita bagaimana nanti. Tapi sudah kita sisir UU itu, 43 adalah UU yang kita sudah sisir," ujarnya.

Suharso mengatakan sudah menyelesaikan naskah akademik dan sudah memberikan usulan ke DPR dan BPHN. Dia berharap RUU Ibu Kota Negara bisa menjadi prioritas dalam prolegnas dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020.

"Jadi Bappenas sudah sampaikan usulan itu ke BPHN untuk menjadi RUU sebagai prioritas prolegnas 2020. Selain itu kami juga sudah menginisiasi mengenai Perpres pembentukan badan otorita dari persiapan kemudian pemindahan dan pembangunan," tuturnya.

Suharso juga mengungkapkan bahwa untuk mengubah UU pemindahan ibu kota tidaklah mudah. Sebab, ada banyak regulasi yang harus diharmonisasi.

"Untuk mengubah UU untuk pindahkan IKN bukan perkara sepele, orang melihatnya sebagai proyek besar dan ini bukan proyek besar kemudian mengundang kesempatan bisnis yang luar biasa besar tidak," ujarnya.