Penyatuan Dana Pensiun BUMN Tunggu Restu Sri Mulyani dan Jokowi
Jakarta, IDN Times - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menyatukan dana pensiun yang selama ini dikelola di masing-masing perusahaan pelat merah. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menuturkan rencana ini harus menunggu restu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Nanti disatukan semua tapi ini karena dia menyangkut keuangan jadi harus minta persetujuan Menkeu. Kalau Ibu Menteri nya setuju maka ini akan disatukan. Dan nantinya namanya dia akan digabungkan mau gak mau lewat persetujuan Pak Presiden," ujarnya Selasa (7/1) malam.
1. Jika dikelola secara profesional, dana pensiun akan berkembang
Arya mengatakan jika dikelola secara profesional, dana pensiun akan berkembang. Seperti halnya pengelolaan dana pensiun di Kanada.
"Di Kanada dana pensiun itu besar banget. Terbesar di dunia. Kita seharusnya juga bisa buat besar di samping itu dikelola secara profesional. Di internal kan juga kelola kita mau karena menyangkut dana pensiun BUMN maka dikelola profesional yang ngerti itu," ujarnya.
2. Dana pensiun yang dikelola oleh BUMN akan sangat besar
Kendati begitu, Arya belum bisa menyebut berapa dana pensiun yang dikelola BUMN. Namun, menurutnya dana pensiun itu sangat besar.
"Pertamina besar (dana pensiunnya). Banyak yang bikin rumah sakit dan lain-lain. Ini mau dikelola secara profesional," ujarnya.
3. Sebagai salah satu upaya agar kasus Jiwasraya tak terulang
Sebelumnya Erick Thohir menyebutkan langkah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk agar kasus Jiwasraya tak terulang. Menurutnya, hal ini untuk mengantisipasi karyawan BUMN tidak menjadi korban.
"Dan yang kasihan tentu, bayangkan ya, pegawai-pegawai yang di BRI, Pertamina yang sudah bekerja puluhan tahun. Ketika mereka pensiun, dana pensiunnya tidak ada," ujarnya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
