Pemindahan Ibu Kota Libatkan APBN, Sri Mulyani: Kita Pelajari

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya bakal mengaji lagi soal pemanfaatan aset pemerintah. Artinya, tidak semua aset bisa dioptimalkan sebagai penyokong pembiayaan pembangunan IKN.

"Pertama itu pembiayaan yang basisnya bukan dari APBN murni itu punya fresh money tapi berasal dari aset milik pemerintah, berarti membutuhkan inventarisasi dari aset pemerintah, baik di Jakarta maupun di destinasinya," jelas dia.

"Dari masing-masing inventarisasi itu kita akan lihat barang mana yang milik pemerintah (artinya tanah dan bangunan) yang mempunyai history, yang lain non-historis bisa saja di tuker guling," sambungnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga bakal melihat dari sisi pembagian fungsi di masing-masing wilayah. Jika memang nantinya Jakarta akan difokuskan sebagai pusat bisnis dan keuangan, maka ada beberapa gedung institusi yang tidak ikut pindah ke Kalimantan.

"Karena kalau Jakarta jadi financial center, berarti beberapa institusi seperti bank sentral, OJK, LPS, dan kementerian keuangan sebagai KSSK mungkin ada fungsi yang ada tetap di sini seperti penerbitan bond. Mana yang akan financial center mana pusat pemerintahan kita akan identifikasi. kita akan lihat pematangan master plan itu . Kita juga akan pematangan dari inventarisasi aset," ungkapnya.

Terakhir, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga ingin melihat risiko-risiko apa yang akan terjadi dan instrumen kerja sama yang akan dilakukan dalam membangun IKN. Hal itu dilakukan agar pemerintah bisa mencari alternatif lainnya yang lebih baik dalam pembangunan IKN.

"Itu yang kami lakukan. Mengenai seknario pemindahan sendiri apakah immediatly semuanya atau bertahap, kita akan lihat," ujarnya.