Pemindahan Ibu Kota Libatkan APBN, Sri Mulyani: Kita Pelajari
Jakarta, IDN Times - Ibu kota negara (IKN) dipastikan pindah ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Meski tak lagi menyandang status ibu kota, Jakarta bakal tetap sebagai kota bisnis.
Dari rencana pemindahan tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun, dengan kontribusi APBN sebesar 19 persen dari total anggaran. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih akan mempelajarinya secara mendalam.
"Pemindahan ibu kota kita akan mempelajari, estimasi yang diklaim Rp466 triliun dengan 19 persen dari APBN kan itu harus dilihat secara teliti," ujarnya di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (27/8) malam.
1. Kaji pemanfaatan aset pemerintah
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya bakal mengaji lagi soal pemanfaatan aset pemerintah. Artinya, tidak semua aset bisa dioptimalkan sebagai penyokong pembiayaan pembangunan IKN.
"Pertama itu pembiayaan yang basisnya bukan dari APBN murni itu punya fresh money tapi berasal dari aset milik pemerintah, berarti membutuhkan inventarisasi dari aset pemerintah, baik di Jakarta maupun di destinasinya," jelas dia.
"Dari masing-masing inventarisasi itu kita akan lihat barang mana yang milik pemerintah (artinya tanah dan bangunan) yang mempunyai history, yang lain non-historis bisa saja di tuker guling," sambungnya.
2. Pembagian fungsi antara Jakarta dan IKN
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga bakal melihat dari sisi pembagian fungsi di masing-masing wilayah. Jika memang nantinya Jakarta akan difokuskan sebagai pusat bisnis dan keuangan, maka ada beberapa gedung institusi yang tidak ikut pindah ke Kalimantan.
"Karena kalau Jakarta jadi financial center, berarti beberapa institusi seperti bank sentral, OJK, LPS, dan kementerian keuangan sebagai KSSK mungkin ada fungsi yang ada tetap di sini seperti penerbitan bond. Mana yang akan financial center mana pusat pemerintahan kita akan identifikasi. kita akan lihat pematangan master plan itu . Kita juga akan pematangan dari inventarisasi aset," ungkapnya.
3. Melihat dari sisi risiko dan instrumen kerja sama dalam membangun ibu kota negara
Terakhir, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga ingin melihat risiko-risiko apa yang akan terjadi dan instrumen kerja sama yang akan dilakukan dalam membangun IKN. Hal itu dilakukan agar pemerintah bisa mencari alternatif lainnya yang lebih baik dalam pembangunan IKN.
"Itu yang kami lakukan. Mengenai seknario pemindahan sendiri apakah immediatly semuanya atau bertahap, kita akan lihat," ujarnya.
