Pemerintah Ajukan RAPBN 2020, Begini Asumsi Ekonomi Makro Indonesia
Jakarta, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, pada hari ini, Senin (20/5).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 itu telah mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga 2020.
1. Ini asumsi makro RAPBN 2020
Berdasarkan kisaran yang digunakan sebagai penyusunan RAPBN, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 - 5,6 persen, sedangkan inflasi sebesar 2,0 - 4,0 persen.
"Meskipun momentum pertumbuhan masih dapat dipertahankan di atas lima persen pada kuartal pertama, kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap perlambatan faktor eksternal yang tercermin dari pelemahan pertumbuhan ekspor nasional," kata Sri di gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.
Sementara itu, tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan 5,0 - 5,6 persen, nilai tukar rupiah Rp14.000 - Rp15.000 terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Harga minyak mentah Indonesia ditargetkan US$60 - US$70 per barel sedangkan lifting minyak bumi sebesar 695 - 840.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1.191 - 1.300.000 barel setara minyak per hari.
"Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020," kata Sri Mulyani, di Gedung DPR.
2. Faktor eksternal menjadi pertimbangan pemerintah
Menurut Sri Mulyani, rancangan asumsi makro 2020 itu sudah mempertimbangkan faktor eksternal yang tercermin dari pelemahan pertumbuhan ekspor nasional. Saat ini investasi asing sedang mengalami penurunan karena neraca perdagangan defisit akibat aktivitas ekspor-impor yang lemah.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memulihkan kepercayaan masyakarat domestik dan global dalam berinvestasi, kata Sri, pemerintah akan fokus menjaga pemulihan investasi dan ekspor, "dengan tetap menjaga pertumbuhan konsumsi melalui perbaikan daya beli, stabilitas harga dan perkuatan kepercayaan konsumen."
3. Pemerintah optimistis asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 dapat tercapai
Di tengah eskalasi perang dagang dan kondisi persaingan geopolitik Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang meningkat tajam, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada 2020 akan tercapai.
Pasalnya, menurut Sri, sinyal konsumsi masih cukup sehat dan inflasi masih tetap terjaga. "Hal ini dibuktikan dari perekonomian nasional pada triwulan 1 tahun ini tumbuh 5,07 persen. Hal itu pun ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cukup sehat sejalan dengan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah," kata Sri.
4. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu tertinggi sejak empat tahun terakhir, meski ada perang dagang Tiongkok AS
Sri Mulyani menegaskan, pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tersebut, disebutnya sangat berkualitas, di mana pemerintah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan menjadi single digit sebesar 9,66 persen dan tingkat pengangguran menjadi 5,01 persen pada Februari 2019.
"Perang dagang antara AS dan Tiongkok, isu geopolitik, serta krisis ekonomi di Turki dan Argentina, yang meningkatkan persepsi risiko di negara berkembang. Syukur Alhamdulillah, Indonesia kembali menunjukkan ketahanan ekonominya," ucapnya.
