Pak Jokowi, Harusnya Orang Parpol Tak Boleh Isi Kursi Menteri Ekonomi

Pertama, Enny menilai tantangan perekonomian ke depan jauh lebih berat. Rasa pesimistis itu muncul karena tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah tidak tercapai. Enny mengatakan satu pekerjaan rumah pemerintah saja bahkan belum terselesaikan dan masih menyisakan beban ke depannya. 

"Kemarin, Menperin (Menteri Perindustrian, Airlangga) juga tidak bagus-bagus amat. Apalagi, Menko tidak hanya mengurusi industri, tetapi di bawah menko ekonomi lebih banyak. Harus disatupadukan dengan koordinasi dengan kementerian lain," ujar dia. 

Enny menilai tim ekonomi yang dipimpin Airlangga Hartarto cukup berat. Ia meragukan Airlangga bisa fokus antara tugas kementerian yang dipimpinnya dengan tugas yang dibebankan oleh parpol.

"Apakah bisa fokus dalam membenahi ekonomi kita? Makanya dari awal kami sudah rekomendasikan ke pemerintah tidak ada rangkap jabatan," ujarnya.

Enny mengambil contoh pertumbuhan ekonomi 2019 yang dinilai tidak mencapai target pemerintah. Ia khawatir, dengan beban kerja Airlangga sebagai Menko Perekonomian dan tugas ketum akan semakin menyulitkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di tahun mendatang.

"Contohnya kondisi ekonomi global yang semakin berat. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 saja yang mencapai 5,02 membuktikan adanya perlambatan, maka saya prediksi kinerja pertumbuhan ekonomi 2019 yang berada di angka 5,2 persen tidak mungkin tercapai," kata dia. 

Lalu, apa komentar Jokowi mengenai ada beberapa menteri yang dibolehkan rangkap jabatan sebagai ketum parpol? Ia ternyata sudah percaya terhadap beberapa menteri tersebut bisa bekerja secara profesional. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang menyatakan para menteri yang juga merupakan ketum parpol tak perlu untuk mundur dari jabatan tersebut. 

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu, dan ternyata juga tidak ada masalah," ujar Jokowi pada (23/10) lalu. 

Padahal, ketika di periode pertama ia memimpin, Jokowi tegas melarang ketua parpol menjadi menteri. Mereka yang menduduki jabatan ketum parpol diminta untuk mundur terlebih dahulu dari posisi tersebut. Sebab, hal itu bisa menimbulkan konflik kepentingan. 

Di dalam kabinet Indonesia Maju ada tiga ketum parpol yang duduk sebagai pembantu presiden. Selain Airlangga Hartarto, dua menteri lainnya yakni Prabowo Subianto yang duduk sebagai menteri pertahanan dan Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN).