Jakarta, IDN Times - Gencarnya industrialisasi dan pembangunan infrastruktur dinilai menjadi penyebab sulitnya perluasan lahan pertanian. Menurut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania, dua hal itu tidak jarang mengorbankan lahan pertanian.
“Perubahan lain adalah jumlah penduduk yang terus meningkat. Laju pertambahan penduduk Indonesia terjadi sangat cepat," ungkap Galuh dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10).
Galuh mengatakan, perluasan lahan bukanlah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional. Jumlah penduduk yang bertambah harus diikuti dengan kemampuan lahan pertanian untuk menyediakan pangan untuk mereka. Selain itu, pemerintah seharusnya meningkatkan kapasitas petani dengan mengadakan pelatihan, memberikan penyuluhan dan bimbingan soal penggunaan alat-alat pertanian yang lebih efisien dan pembaharuan metode tanam.
"Pemerintah perlu memikirkan bagaimana memberikan petani akses permodalan yang skema pembayarannya ramah terhadap kegiatan bercocok tanam mereka,” jelasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat antara 2003 hingga 2013, terdapat 16 persen penurunan jumlah rumah tangga yang memiliki lahan. Ketika jumlah rumah tangga yang memiliki lahan pertanian antara 1 hingga 1,9 hektare dan kurang dari 3 hektare meningkat masing-masing Rp700 ribu dan Rp300 ribu, lebih dari 5 juta rumah tangga yang memiliki kurang atau sama dengan 0,1 hektare sudah kehilangan status kepemilikan lahan.
"Mereka berpotensi menjadi buruh tani yang tidak memiliki lahan," kata Galuh.
Galuh melanjutkan, salah satu komoditas penting yang perlu dijaga ketersediaannya adalah beras. Namun, beras juga menghadapi tantangan keterbatasan lahan. Menurut dia, padi hibrida bisa menjadi alternatif peningkatan produktivitas beras nasional.
"Produktivitas padi hibrida memiliki potensi besar untuk ditingkatkan," kata Galuh.
Padi hibrida memiliki produktivitas musiman rata-rata 7 ton/ha, lebih tinggi kalau dibandingkan dengan produktivitas padi inbrida yang hanya mencapai 5,19 ton/ha. Namun, luas tanam padi hibrida hanya kurang dari satu persen dari total luas tanam padi di Indonesia dan telah mengalami stagnasi selama beberapa tahun.
Menurut Galuh, padi hibrida perlu dimasukkan dalam prioritas perencanaan pembangunan pertanian. Padi hibrida memang belum dimasukkan ke dalam program utama yang terkait dengan perencanaan pembangunan pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN.
"Alasan untuk kurangnya prioritas ini mungkin karena statistik kuantitas produksi beras nasional di Indonesia telah lama dibesar-besarkan. Baru belakangan data ini dikoreksi menggunakan metode Kerangka Sampel Area," ungkapnya.
Dengan statistik resmi yang menunjukkan tingkat produksi beras yang mencukupi, kata Galuh, pembuat kebijakan tidak terdorong untuk berfokus pada peningkatan produktivitas. Hal itu mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pengembangan padi hibrida.
"Karena itu, tidak mengherankan pemerintah tidak memiliki program yang signifikan untuk meningkatkan penerimaan padi hibrida oleh petani," ujarnya.