Komunitas Konsumen Minta PLN Tak Lagi Keluarkan Pernyataan Konyol
Jakarta, IDN Times - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengkritisi pernyataan yang dikeluarkan PT PLN (Persero) saat terjadinya pemadaman massal di wilayah Banten dan Jabodetabek. Menurut mereka, pernyataan tersebut tidak mencerminkan kualitas PLN sebagai perusahaan BUMN kelas atas.
Ketua KKI Indonesia, David Tobing, mengatakan salah satu kalimat konyol yang diucapkan oleh perseroan adalah saat PLN meminta masyarakat ikhlas atas kejadian pemadaman listrik.
"Kami sudah sampaikan jangan lagi ada statement yang konyol seperti ini supaya masyarakat tentram menindaklanjuti kerjaan tanpa harus diombang ambingkan, kata-kata ikhlas itu seakan tidak ada ganti rugi," ujarnya di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (8/8).
1. Sudah terima banyak laporan
David mengungkapkan, pihaknya juga mengatakan telah menerima banyak laporan dari masyarakat akibat kejadian pemadaman listrik. Dari laporan itu, konsumen mengeluhkan kerugian yang mereka derita.
"Misalnya tentang Koi-nya mati. Ada dua gugatan tentang ikan koi yang kami daftarkan. Satu ada yang ganti ruginya Rp1,9 juta satu lagi Rp9 juta. Akibat (pemadaman) itu tidak hanya orang tidak bisa beraktivitas tapi juga mengakibatkan matinya binatang peliharaan dan sebagainya," tuturnya.
2. Ajukan pembentukan komisi pembayaran ganti rugi ke presiden
Selain itu, KKI telah mengajukan permohonan ke Presiden Joko Widodo untuk pembentukan komisi pembayaran ganti rugi. Tim tersebut nantinya akan fokus menangani ganti rugi atas kerugian yang diderita pelanggan.
"Baik secara massal maupun ganti rugi yang akan diajukan oleh pihak-pihak yang memang merasa dirugikan dan bisa membuktikan kerugiannya," ungkapnya.
3. Minta ada perombakan direksi
David juga telah menyurati Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Pihaknya meminta agar ada perubahan direksi di tubuh PLN.
Namun, hal itu rasanya sulit dilakukan lantaran Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar para menterinya tidak melakukan perombakan maupun pengambilan kebijakan hingga Oktober mendatang.
"Penyebabnya bukan karena mati listrik dan tidak bisa menangani cepat tapi karena statementnya yang kurang profesional dan tidak patut diucapkan oleh perusahaan seperti PLN," pungkasnya.
