Kinerja PNS Makin Buruk, Anggaran Naik Terus. 1 Juta PNS Terancam Dicopot!
Rasionalisasi satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) benar-benar akan tetap dilakukan. Hal ini guna merespons keluhan publik soal buruknya birokrasi dan pelayanan yang selama ini dilakukan para aparatur negara. Kebijakan tersebut diamini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi menilai bahwa kinerja PNS semakin memburuk meskipun anggarannya setiap tahun terus mengalami kenaikan. Dia menerima menerima keluhan masyarakat terkait perilaku PNS yang malas, berkinerja rendah dan tidak disiplin.
Sebagai contoh, ada beberapa PNS yang mengambil cuti hingga 100 hari dalam setahun tanpa penindakan apapun. Padahal PNS yang mengambil cuti selama 35 hari harus bisa diganjar dengan sanksi yang tegas.
Menurutnya, gaji PNS saat ini sudah cukup baik dibandingkan 10 tahun lalu. Sekarang sudah ada tunjangan kinerja dan tunjangan lain-lain. Gaji bersih PNS benar-benar bisa berkali-kali lipat jumlahnya. Apalah artinya jika negara mengeluarkan uang yang besar apabila PNS menerapkan disiplin rendah dan pelayanan yang semakin buruk.
Oleh karena itu, rasionalisasi PNS dianggap sebagai solusi yang harus diambil guna menjaring aparatur negara yang benar-benar memiliki kapabilitas baik. Idealnya rasio PNS terhadap jumlah penduduk Indonesia sebesar 1,5 persen atau sebanyak 3,5 juta orang. Sementara itu, total PNS saat ini mencapai 4,5 juta orang sehingga yang perlu dipangkas jumlahnya adalah satu juta.
Dengan cara ini, Yuddy berharap setiap uang negara yang dikeluarkan untuk belanja pegawai benar-benar bisa dimanfaakan dengan baik. Jadi tidak ada ampun bagi pegawai dengan disiplin yang rendah.
Rekrutmen PNS akan tetap berlangsung seperti biasanya.
Akan tetapi, Yuddy memastikan rekrutmen PNS baru akan tetap dilakukan untuk tenaga ahli seperti tenaga pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pekerjaan nawacita yang terdiri dari insinyur, ahli pengairan, ahli pertanian, peneliti, hingga penjaga penjara. Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 telah mencatat pengeluaran untuk belanja pegawai sebesar 347,5 triliun rupiah. Alokasinya turun 16,1 persen dibandingkan dengan yang dianggarkan pada APBN-P 2015 sebesar 299,3 triliun rupiah.
Sebagai tahap awal, 2.000 PNS diam-diam telah dirumahkan.
Yuddy sendiri pun saat ini diam-diam sudah mengurangi 2.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan karena para pegawai tersebut tidak disiplin bekerja. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi jumlah PNS sampai satu juta. Yuddy mengatakan bahwa 2.000 PNS yang diberhentikan dalam konteks laporan melalui mekanisme birokrasi secara langsung.
