Jakarta, IDN Times - Kementerian Perhubungan akan memberlakukan pembatasan angkutan barang pada masa mudik Lebaran 2019. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, skema yang dianggap ideal untuk pembatasan angkutan barang adalah 3-3.
"Artinya kendaraan barang tidak boleh beroperasi 3 hari sebelum Lebaran dan 3 hari setelah Lebaran," ujar Budi di Kementerian Perhubungan, Senin (22/4).
Menurut Budi, kebijakan 3-3 dipertimbangkan diberlakukan saat puncak arus mudik dan arus balik terjadi. Untuk arus mudik, angkutan barang tidak boleh beroperasi pada 31 Mei hingga 2 Juni. Begitu pula saat arus balik, angkutan barang dilarang beroperasi pada 8-10 Juni.
"Tanggal-tanggal itu merupakan masa kritis mobilitas kendaraan di jalur mudik terjadi. Puncak arus mudik diprediksi berlangsung pada 31 Mei, sedangkan puncak arus balik terjadi pada 9 Juni," kata Budi.
Budi menjelaskan, kendaraan angkutan barang yang terdampak pembatasan adalah kendaraan sumbu tiga ke atas. Sementara, jalur yang dipastikan steril dari kendaraan tersebut adalah jalur-jalur utama yang digunakan untuk mudik, seperti jalur pantura, tol Transjawa, dan Tol Merak.
Sebelum kebijakan ditetapkan, Kementerian Perhubungan akan menggelar sosialisasi kepada operator-operator angkutan barang dan asosiasi yang menaunginya.
"Hari ini akan kami rembuk," ungkapnya.
Berdasarkan Survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub, jumlah pergerakan pemudik pada 2019 diperkirakan mencapai 18.290.358 orang. Pergerakan tersebut terjadi selama 5 hari menjelang Hari H Idul Fitri.
"Adapun populasi rumah tangga yang melaksanakan mudik berjumlah 4,5 juta orang," ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Budi menjelaskan, tujuan terbanyak pemudik dari Jabodetabek adalah Jawa Tengah. Adapun 28 persen (4,3 juta) pemudik bakal menggunakan mobil pribadi, 16,1 persen (2,3 juta) pemudik menggunakan bus ekonomi 13,9 persen (2,06 juta) pemudik menggunakan bus eksekutif.