Kebijakan Perizinan Daerah dan Pusat Tak Harmonis, Investasi Terhambat
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengkritik kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tak harmonis. Menurutnya, ketidakharmonisan itu jadi hambatan terbesar bagi para pelaku usaha khususnya investor. Mereka merasa keinginan untuk berinvestasi dipersulit.
Hal itu diungkapkan oleh Rosan dalam diskusi bertema "Tantangan investasi di tengah kecamuk perang dagang" di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (16/7).
1. Kebijakan perizinan yang tak sejalan di pusat dan daerah
Rosan mencontohkan, ada investor asing yang kerap mengeluhkan proses perizinan investasi pemerintah di pusat dan daerah. Rosan menyebut persyaratan antara pemerintah pusat dan daerah berbeda. Hal ini dinilai menghambat kemauan investor untuk berinvestasi.
"Misalnya investor asing masuk mau investasi persyaratan di pemerintah pusat a,b,c,d sementara itu di daerah bisa e, f, d, sampai z. Itu adalah permasalah paling utama," tuturnya.
2. Kebijakan pemerintah daerah populis
Rosan juga menilai kebijakan pemerintah daerah yang populis membuat investor kerap berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya. Padahal, yang dibutuhkan oleh investor adalah kemudahan investasi dan kepastian hukum.
"Ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mohon maaf, selalu populis. Dia mewajibkan menggunakan 40 persen tenaga kerja dari daerah itu. Itu ada nggak orangnya?" kata Rosan.
3. Perlu reformasi kebijakan
Oleh karena itu, Rosan menyarankan agar pemerintah segera melakukan reformasi berkaitan dengan regulasi perizinan investasi maupun birokrasi lainnya. Dengan langkah itu, dia optimis nantinya pertumbuhan ekonomi juga bisa berdampak positif.
"Di satu sisi kita bersaing dengan tetangga kita yang terus performing. Kalau kita tidak melakukan reformasi kita pasti ketinggalan. Kalau kita mau keluar dari middle income trap PE harus 7 persen," tegasnya.
4. Jokowi tak segan hajar penghambat investasi
Seperti diketahui, dalam pidato visi-misinya belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan siap menghapus hambatan-hambatan dalam berinvestasi di periode keduanya. Hambatan itu diantaranya berkaitan dengan perizinan yang berbelit, perizinan yang lambat, maupun pungutan liar.
Jokowi bahkan berkomitmen untuk turun langsung untuk memastikan gangguan tersebut.
"Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi, karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya," ungkapnya.
